Legislator Beri Catatan Khusus Kinerja BUMN Sawit di Pekanbaru

20-06-2024 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto saat mengikuti kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Riau, Kamis (20/6/2024). Foto: Dep/vel

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Riau, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto memberikan beberapa catatan khusus terkait capaian kinerja PTPN IV Regional III di Pekanbaru. Dalam kesempatan tersebut Darmadi menyoroti laporan keuangan BUMN Sawit tersebut yang dinilainya tidak mencapai hasil yang memuaskan. 


"Pertama, kita memberikan catatan khusus mengenai laporan keuangan PTPN IV Regional III ini, dimana laporan keuangannya tidak terlalu menggembirakan. Semua indikator keuangan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Ini menjadi pusat perhatian, sehingga mereka harus mewaspadai adanya penurunan terus-menerus. Karena semestinya kalau korporasi yang bagus itu, naik kinerja keuangannya," ujar Darmadi di Pekanbaru, Riau, Kamis (20/6/2024).


Catatan kedua, sambung Darmadi, adalah soal rencana IPO yang mengalami pemunduran. "Ternyata setelah kita tanya, memang mereka belum siap pondasi-pondasi penyusunan peta jalan daripada PalmCo untuk kelapa sawit ini. Belum maksimal. Sehingga mereka harus melakukan konsolidasi internal terlebih dahulu, supaya setelah IPO sahamnya tidak malah kembali ke 50 perak, seperti yang banyak dialami oleh banyak BUMN. Jadi harus dijaga. Untuk itu pondasi dan Konsolidasinya harus kuat," tandasnya. 


Diungkapkannya, utang PTPN IV ini masih senilai Rp6 triliun. Menurutnya hal ini masihlah besar. "Kita minta bisa dikurangi karena semestinya BUMN jangan menambah utang lagi. Angka Rp6 triliun ini diharapkan bisa dikurangi dan kita minta solusinya seperti apa. Sehingga beban keuangannya bisa lebih ringan," imbuh Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.


Hal lain yang juga menjadi sorotannya adalah soal hilirisasi produk turunan dari sawit. Darmadi meminta gambaran peta jalan yang akan diterapkan oleh PalmCo. Hilirisasi produk-produk turunan sawit itu akan seperti apa. 


"Kita inginnya ada Blue Ocean seperti yang dipaparkan. Kita harapkan mereka menemukan solusi dan mencari pasar-pasar yang baru. Bagaimana membuat pasar itu menjadi tidak relevan. Jangan masuk dalam persaingan harga, karena itu menjadi Red Ocean bukan Blue Ocean. Salah satunya kita minta peta jalan yang bagus terkait pengembangan daripada minyak goreng merah. Bagaimana mengganti minyak goreng kuning menjadi minyak goreng merah," urai Darmadi. (dep/aha)

BERITA TERKAIT
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...
Mufti Anam Minta Pemerintah Perkuat Koperasi Agar Rakyat Tak Terjerat Pinjol
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding (piutang) pembiayaan industri pinjaman online berupa peer-to-peer (P2P) lending mencapai...