Pimpinan BKSAP DPR RI saat foto bersama usai menerima Delegasi UN Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2024). Foto: Jaka/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima Delegasi UN Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

“Kunjungan ini menunjukkan kepercayaan CEIRPP kepada Parlemen Indonesia sebagai mitra strategis bagi perjuangan bangsa Palestina. Ini adalah sebuah kehormatan bagi kami di BKSAP DPR,” ujar Ketua BKSAP Fadli Zon saat mengawali sesi pembicaraan.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan  bahwa semua komponen masyarakat Indonesia termasuk DPR teguh berkomitmen mendukung kemerdekaan Palestina. “Tanpa sedikitpun keraguan,seluruh elemen bangsa Indonesia mendukung penuh CEIRPP. Kami di BKSAP DPR sangat antusias bekerja sama dengan CEIRPP yang mengemban misi sangat krusial yaitu memulihkan hak-hak dasar rakyat Palestina, bekerja untuk perdamaian, dan memobilisasi bantuan bagi rakyat Palestina,” imbuh Fadli menegaskan. 

Pada sisi lain, legislator Komisi Luar Negeri itu menjelaskan kepada CEIRPP ihwal nilai strategis diplomasi parlemen khususnya terkait isu Palestina. “Kami di BKSAP merupakan penjuru (focal point) diplomasi DPR. Kami menilai diplomasi parlemen sangat unik dan lebih fleksibel. Di forum-forum parlemen,seperti Inter-Parliamentary Union, mekanisme pengambilan keputusan jauh lebih demokratis dan adil daripada di DK PBB. Kami beberapa kali berhasil mengajukan resolusi di berbagai forum parlemen yang menguntungkan isu Palestina,” papar dia.

Terkait yang disampaikan CEIRPP, Anggota Komisi I DPR RI tersebut memaparkan lima hal penting. Pertama, apresiasi kepada Indonesia terutama DPR atas dukungan luar biasanya terhadap perjuangan bangsa Palestina yang ini menjadi perhatian komunitas global. Kedua, pujian terkait konsistensi Indonesia yang kukuh menolak keras hubungan diplomatik dengan Israel. Ketiga, permintaan agar DPR melakukan lobi-lobi tingkat tinggi ke negara-negara yang belum mengakui negara Palestina terlebih Indonesia sebagai pemimpin kultural ASEAN. Keempat, mendorong parlemen sebagai center of excellence untuk menguatkan kesadaran ke semua lini masyarakat terkait isu Palestina.

“Kelima, menekankan prioritas saat ini adalah menghentikan secepatnya aksi genosida Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza,” pungkas Wakil Presiden Liga Parlemen Global untuk Palestina itu. (rnm/rdn)