Komisi VI Pantau Progres Pembangunan Infrastruktur Listrik IKN oleh PLN

05-07-2024 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji saat memimpin Kunspek ke Kantor UIW Kaltimra, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (4/7/2024). Foto: Farhan/vel

PARLEMENTARIA, Balikpapan - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji bersama Anggota Komisi VI lainnya mendatangi kantor PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimra). Tim kunjungan spefisik ini meninjau progres pembangunan infrastruktur listrik yang telah ditugaskan kepada PT. PLN di Ibu Kota Nusantara (IKN).

 
"Tadi sudah dipaparkan langsung progres oleh PT. PLN bahwa mereka sanggup dan juga dalam pengerjaannya sudah hampir rampung mengenai persiapan 10.000 MW (Mega Watt) untuk kecukupan listrik di IKN," ujar Sarmuji usai memimpin Kunspek ke Kantor UIW Kaltimra, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (4/7/2024). Seperti yang diketahui, Undang-Undang (UU) tentang IKN mengatur konsep listrik ramah lingkungan di wilayah tersebut berbasis pada State Of The Art Of Technology


Lebih lanjut, Komisi VI DPR RI meminta PT. PLN untuk memaparkan data roadmap mengenai kebutuhan listrik yang akan dibutuhkan oleh IKN. Hal ini untuk menyelaraskan kebutuhan, sehingga tidak adanya penyediaan energi listrik berlebihan yang dapat menghabiskan biaya yang cukup besar.

 
"Jangan sampai dalam menyediakan energi listrik itu berlebihan dan tidak sesuai dengan roadmap yang ada sehingga mubazir serta memakan biaya cukup besar, dan pada seharusnya bisa disalurkan ke sektor lain yang lebih berguna," tegasnya.


Legislator Dapil Jawa Timur VI ini merasa puas akan paparan kinerja PT. PLN dikarenakan sebagian besar penyediaan energi listrik bagi IKN dengan menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT), "ini tentu mewujudkan mimpi kita sebagai ibu kota yang maju, modern, bersih dan menjadi simbol kebanggaan bangsa Indonesia di masa mendatang," tutupnya. (mf/aha)

BERITA TERKAIT
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...
Mufti Anam Minta Pemerintah Perkuat Koperasi Agar Rakyat Tak Terjerat Pinjol
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding (piutang) pembiayaan industri pinjaman online berupa peer-to-peer (P2P) lending mencapai...