Komisi VI Ingatkan BNI Tingkatkan Keamanan Data Transaksi Digital

08-07-2024 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi BNI dan BTN, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024). Foto : Jaka/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Viral di sosial media baru-baru ini, seorang oknum HRD menggunakan data pribadi seorang pelamar kerja untuk mengajukan pinjaman online. Kisah tersebut, menimpa Dewi Rahmawati yang mengetahui hal tersebut setelah membuka aplikasi Wonder by BNI.

 

Melihat hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyesalkan kejadian tersebut. Ia meminta jajaran Bank Nasional Indonesia (BNI) untuk memperkuat pengamanan aplikasi perbankan milik BNI dan mendeteksi apa kelemahan dari aplikasi Wonder by BNI, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

 

"Ini catatan kita. Kita minta supaya enggak meresahkan ya supaya nanti Pak Dirut bisa mendeteksi semua karena ini kan luar biasa ini saya lihat transaksinya, Pak," kata Darmadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi BNI dan BTN, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

 

Selain Darmadi, Anggota Komisi VI Evita Nursanty juga mengingatkan baik BNI maupun BTN untuk meningkatkan keamanan aplikasi perbankan yang ada. Sebab, pengamanan data perbankan sangat penting bagi masyarakat.

 

"Dari aspek digital saya hanya ingatkan saja, Pak. Kita tahu kita kebobolan kemarin ini, tingkatkan pengamanan security banking Bapak, data Bapak, karena yang tadi disampaikan oleh teman saya itu kan memang terjadi suka enggak suka kita enggak bisa menutup mata penipuan perbankan ini meningkat Pak," kata Evita. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...
Mufti Anam Minta Pemerintah Perkuat Koperasi Agar Rakyat Tak Terjerat Pinjol
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding (piutang) pembiayaan industri pinjaman online berupa peer-to-peer (P2P) lending mencapai...
Pilu Keluarga Bunuh Diri karena Pinjol, Mufti Anam: Pemerintah Tak Berdaya, Rakyat Semakin Menderita
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai pemerintah belum tegas menangani kasus pinjaman online (pinjol). Akibat...