DPR Akan Perjuangkan Revitalisasi Pasar Tradisional

06-02-2013 / KOMISI VI

Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengatakan, DPR akan memperjuangkan revitalisasi pasar tradional dan berusaha membatasi ekspansi pasar modern. "Ini menyangkut perlindungan bagi masyarakat, terjadi penurunan sangat tajam karena pasar modern sudah berhadap-hadapan dengan pasar tradisional," katanya kepada wartawan, di Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa, (5/2).

Menurutnya, pasar tradisional itu merupakan ruang publik yang harus difasilitasi oleh negara yang bertujuan memudahkan jual beli masyarakat. "Yang kita persoalkan saat ini ketika kemudian direvitalisasi oleh pengembang kemudian mereka rubah sesuai ranah privat dan harga permeternya sangat tinggi," ujarnya.

Dia mengatakan, tanah pasar tradisional itu sejatinya merupakan milik Pemda karena itu, pasar merupakan milik masyarakat jadi bukan milik tanah pengembang. "Karena itu jangan sampai terjadi kepemilikan modal, karena masyarakat datang ke pasar tradisional itu ingin belanja murah bukan mahal,karena itu revitalisasi pasar tradisional itu anggarannya harus berasal dari APBN." terangnya.   

Terkait RUU Perdagangan, lanjutnya, DPR akan berusaha mengintegrasikan dengan RUU Perindustrian yang bertujuan  meningkatkan volume perdagangan Indonesia dan mendorong produk lokal untuk berjaya di dalam negeri."Titik sentral pertumbuhan ekonomi Îτϋ manufaktur yg padat karya yang bisa ditingkatkan itu industri holtikultura," paparnya.(si)/foto:iwan armanias/parle

BERITA TERKAIT
Herman Khaeron Usulkan Libatkan Pedagang dan Kantin Sekolah Sukseskan Program MBG
15-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengusulkan agar pedagang dan kantin sekolah dilibatkan dalam Program Makan...
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...