Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Hermanto dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama PT Kalimantan Ferro Industry (KFI), di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024). Foto : Mu/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Hermanto meminta PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) menunjukkan bukti telah berbenah pasca terjadinya insiden kebakaran yang terjadi dua kali, yaitu pada Oktober 2023 dan Mei 2024 silam. Diketahui, sebelumnya, atas insiden kebakaran tersebut, Komisi VII telah melakukan Kunjungan Kerja Spesifik di akhir Mei 2024 ke PT KFI dan menemukan fakta bahwa masih kurang memadainya sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

“Tapi paling tidak dari sisi K3 kalau saya lihat ini sama sekali tidak terpenuhi. Kita berkeliling di sana dari satu pabrik ke pabrik yang lain kondisi masih amburadul, tapi K3 ini saya pikir juga penting, misalnya tidak terpasangnya alat pemadam kebakaran, rambu-rambu, dan sebagainya,” ujar Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama PT Kalimantan Ferro Industry (KFI), di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Karena itu, ia ingin mendengarkan dan melihat secara langsung apa saja yang sudah dibenahi pasca kunjungan Komisi VII ke perusahaan smelter tersebut. “Oleh karena kalau kita tidak mematuhi unsur K3, tentu ini beresiko berakibat timbulnya salah satunya kebakaran. Kalau kita tertib terpasangnya alat-alat kebakaran, dan sebagainya, di tempat kerja kita, tentu hal-hal ini mungkin bisa kita hindari,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Diketahui, PT Kalimantan Ferro Nikel (KFI) mengalami dua insiden kebakaran yang terjadi di wilayah kerja mereka dalam kurun waktu 1 tahun ke belakang. Dua insiden kebakaran terjadi di sekitar smelter nikel PT KFI di Kalimantan Timur. Untuk kasus pertama diketahui terjadi pada Oktober 2023, sekitar sebulan setelah smelter tahap pertama diresmikan, dan yang terakhir terjadi pada Mei 2024.

PT KFI merupakan perusahaan miliki konsorsium PT Nityasa Prima dan perusahaan asal China, San Tai Hoi Tong New Material Co, Ltd. (rdn)