Fadli Zon Pastikan Tujuh Parlemen Negara Pasifik Siap Hadir dalam Pertemuan IPPP

11-07-2024 / B.K.S.A.P.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon saat diwawancarai di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2024). Foto: Geraldi/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 yang akan digelar di Indonesia pada 24-26 Juli 2024 mendatang di Jakarta. Acara ini bertujuan untuk membangun konektivitas antara DPR RI dengan parlemen negara-negara pasifik dalam berbagai kerja sama. Usai menerima Dubes Papua Nugini (H.E) Simon Namis, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjelaskan sementara ini sudah terdapat 7 (tujuh) parlemen negara pasifik yang mengonfirmasi akan hadir dalam agenda regional tersebut.

 

Fadli Zon menjelaskan pertemuan IPPP ini akan membahas isu-isu yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) untuk kehidupan Indonesia, negara-negara Asia Pasifik, bahkan dunia ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan.  Selain itu, pertemuan ini juga akan merumuskan konsep pemeliharaan Sumber Daya Alam (SDA) di masing-masing negara untuk saling berbagi demi kepentingan bersama.

 

“Hal itu dalam rangka menyelesaikan tantangan sekarang seperti perubahan iklim (climate change), ketahanan pangan (food security), dan sebagainya, meskipun kita juga punya tema, yaitu Partnership for prosperity:  fostering regional connectivity and inclusive development. Jadi, kerja sama untuk kesejahteraan, terutama bagaimana konektivitas regional di pasifik ini, termasuk juga bagaimana membuka pembangunan yang lebih inklusif ke depan. Jadi, tentu pembicaraannya terkait dengan SDGs dan potensi-potensi apa yang bisa dilakukan antara Indonesia dan negara-negara pasifik,” jelas Fadli Zon kepada Parlementaria, seusai pertemuan di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

 

"Jadi, tentu pembicaraannya terkait dengan SDGs dan potensi-potensi apa yang bisa dilakukan antara Indonesia dan negara-negara pasifik"

 

BKSAP DPR RI, tambahnya, juga memberi perhatian pada perkembangan ekonomi hijau dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat agar berdampak pada peningkatan skill SDM dan pemanfaatan SDA berkelanjutan. Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menuturkan bahwa IPPP pertama kali pada 2018. IPPP merupakan gerbang pembuka jalinan relasi antara Parlemen Indonesia dengan negara-negara pasifik. Saat itu, Fadli menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019, dan untuk pertama kalinya DPR RI mengundang 16 Negara Pasifik untuk berpartisipasi dalam IPPP.

 

Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 rencananya akan diselenggarakan di Jakarta pada 24 – 26 Juli 2024 mendatang. Diharapkan hasil dari IPPP dapat menjadi masukan bagi menjadi masukan bagi The 53rd Pacific Islands Forum (PIF) Leaders Meeting atau KTT PIF akan diselenggarakan pada tanggal 26-30 Agustus 2024 di Tonga. (rdn)

BERITA TERKAIT
DPR Bahas Hubungan Bilateral dan Peran RI di BRICS Plus dengan Rusia
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Gennadievich...
BKSAP Bahas Kerja Sama Energi Terbarukan dan Pendidikan dengan Singapura
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyambut baik kedatangan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok...
Ravindra Hartarto Jelaskan Potensi Kerja Sama GKSB dengan 102 Negara
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Hartarto, meyakini bahwa Indonesia dapat mempelajari...
Keberhasilan GKSB Bergantung pada Dukungan Diplomatik
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa pembentukan Grup Kerja Sama...