Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana, saat menghadiri diskusi sesi dari IPU UN Parliamentary Forum at the UN High Level Political Forum on Sustainable Development, di Markas Besar PBB, New York, Selasa (16/7/2024). Foto: Ist/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengangkat pentingnya pengawasan terhadap komitmen pembiayaan iklim yang telah disampaikan banyak negara maju agar dapat terwujud secara konkret. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana, saat menghadiri diskusi sesi dari IPU UN Parliamentary Forum at the UN High Level Political Forum on Sustainable Development, di Markas Besar PBB, New York, Selasa (16/7/2024). 

Menurut Putu dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh Parlementaria, Rabu (17/7), terlepas dari komitmen miliaran hingga triliunan dolar untuk pembiayaan iklim, kesenjangan pembiayaan, baik di level domestik maupun internasional semakin melebar. Di sisi lain, sebagian pembiayaan iklim yang berasal dari janji negara maju, dapat menjadi alat conditionality bagi negara berkembang. 

“Kami menyambut baik kesepakatan Loss and Damage Fund pada COP28, sekaligus mengingatkan agar pembiayaan apapun tidak membebani negara berkembang dengan utang baru,” tandas Putu saat menyampaikan pandangannya dalam isu scaling up adaptation and climate finance for a sustainable and resilient world. 

Pada kesempatan tersebut, BKSAP menyampaikan upaya adaptasi di Indonesia diperluas melalui Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDCs) sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan ekosistem. Beberapa upaya dilakukan untuk mengurangi risiko komunitas seperti kota tahan iklim dan pengembangan sistem informasi indeks kerawanan iklim. “Untuk mendukung hal tersebut, pembiayaan iklim yang signifikan perlu dilakukan,” saran Putu. 

Meski kesenjangan pembiayaan melebar, Putu menyampaikan komitmen Indonesia untuk menggali beragam opsi inovasi pembiayaan seperti perdagangan karbon, obligasi hijau dan sukuk hijau. “RUU tentang Perubahan Iklim juga tengah menjadi pembahasan sebagai upaya integrasi kebijakan manajemen iklim dan dasar hukum untuk potensi pembiayaan iklim di masa depan,” urainya. 

BKSAP juga menegaskan pembiayaan iklim yang berkeadilan adalah sangat penting. Negara berkembang dan tertinggal paling menderita. Selain itu mereka juga terdampak pandemi dan krisis utang. 

Delegasi BKSAP DPR RI terdiri dari Ketua Delegasi Dr. Fadli Zon (F-Partai Gerindra/Ketua Delegasi), Gilang Dhielafararez (F-PDIP/Anggota Delegasi), Putu Supadma Rudana (F-Partai Demokrat/Anggota Delegasi), Sukamta (F-PKS/Anggota Delegasi), Achmad Hafidz Tohir (F PAN/Anggota Delegasi), Agustina Wilujeng (F-PDIP/Anggota Delegasi), Kamrussamad (F-Partai Gerindra/Anggota Delegasi), menghadiri pertemuan level parlemen untuk HLPF on Sustainable Development, yang merupakan mekanisme di PBB untuk memonitor perkembangan pencapaian SDGs. 

Selain itu, Delegasi BKSAP juga melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Majelis Umum PBB, H.E. Dennis Francis, dan juga bertemu dengan pemangku kepentingan lain seperti UN Water hingga International Institute on Sustainable Development (IISD). (ssb/aha)