Anggota Komisi VII DPR dari Partai Golkar Satya Widya Yudha meminta Komisi VII mengundang ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit 10 Ribu MW Yogo Pratomo untuk menjelaskan proyek pembangunan tersebut. Pasalnya, sampai saat ini dilapangan proyek tersebut terlihat tersendat.

"Kita ingin tahu kontribusi pembangunan 10 ribu MW tahap I dimana, seharusnya pada tahun 2012 proyek itu sudah mulai berjalan," ujarnya saat RDP Komisi VII DPR dengan Dirut PLN Nur Pamudji, di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (6/2).

Dia mengatakan, terhambatnya pembangunan proyek 10 ribu MW tentunya dapat menyebabkan timbulnya kerugian negara. Karena kita akui ada tegangan namun belum terpasang pembangkitnya di beberapa daerah. "kita panggil ini supaya clear jangan sampai miss karena terkait proyek manajemen, artinya kita tidak mengharapkan adanya kendala sewa lahan dan problem lainnya yang menyebabkan kerugian mencuat," paparnya.

Dia menambahkan, PLN seharusnya dapat memasukkan unsur energi terbarukan seperti Geothermal dan sebagainya. "Kita minta PLN agar fokus dan eksekusi dari proyek itu seperti apa," katanya.

Terkait laporan Panja Hulu Listrik, Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon menerangkan, Panja Hulu Listrik akan segera menyampaikan dan mengeluarkan rekomendasi laporan Panja sebelum penyampaian nota Keuangan 16 Agustus mendatang. "Kita mengharapkan Agustus sudah ada rekomendasi, karena memang sesuai kesepakatan DPR meminta tindak lanjut audit investigasi yang dilakukan oleh BPK, dan kita mendalami persoalan ini," ujarnya.(si)/foto:iwan armanias/parle.