Peran Penting IPPP dalam Mendukung ‘First-Track Diplomacy’ dengan Negara di Kawasan Pasifik

22-07-2024 / B.K.S.A.P.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana. Foto : Jaka/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI akan menjadi tuan rumah (host) penyelenggaraan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 yang akan digelar di Indonesia pada 24-26 Juli 2024 mendatang di Jakarta. Acara ini bertujuan untuk membangun konektivitas antara DPR RI dengan parlemen negara-negara pasifik dalam berbagai kerja sama. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menjelaskan, selain bertujuan meningkatkan kerja sama, agenda tersebut juga guna mendukung first-track diplomacy yang dilakukan pemerintah.

 

”(Selain tiga fungsi parlemen) ada fungsi satu lagi yang memang sifatnya non tradisional, yaitu fungsi diplomasi yang memang sangat penting dilakukan. Kita ingin melakukan peningkatan kerja sama, mendukung first track diplomacy yang dilakukan pemerintah, dan pada ujungnya juga turut membantu engagement Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia, termasuk negara kawasan pasifik,” katanya dalam rekaman TVR Parlemen yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Senin (22/7/2024).

 

Menurut Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, Indonesia harus bisa memanfaatkan forum yang telah berdiri sejak tahun 2018 tersebut, mengingat engagement Indonesia dengan parlemen negara ASEAN sudah terbentuk cukup banyak dan baik. ”Tapi secara khusus negara tetangga kita yang berada di kawasan pasifik memang belum maksimal engagement yang dilakukan,” lanjutnya.

 

Putu juga menjelaskan dalam agenda IPPP ke-2 tersebut, Parlemen Indonesia ingin berpartisipasi untuk meningkatkan dan akselerasi kerja sama pembangunan. Oleh karena, menurutnya, Indonesia berbatasan langsung dengan salah satu pintu gerbang negara kepulauan Pasifik, yaitu Papua Nugini.

 

”Papua Nugini termasuk menjadi sebuah negara yang dianggap kakak daripada negara-negara pasifik lainnya karena mungkin jumlah penduduknya, wilayahnya, dan memang konektivitas biasanya mereka sangat berharap dengan negara Papua Nugini. Walaupun kalau menuju negara-negara lain melalui jalur-jalur yang berbeda,” pungkasnya. (we/rdn)

BERITA TERKAIT
DPR Bahas Hubungan Bilateral dan Peran RI di BRICS Plus dengan Rusia
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Gennadievich...
BKSAP Bahas Kerja Sama Energi Terbarukan dan Pendidikan dengan Singapura
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyambut baik kedatangan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok...
Ravindra Hartarto Jelaskan Potensi Kerja Sama GKSB dengan 102 Negara
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Hartarto, meyakini bahwa Indonesia dapat mempelajari...
Keberhasilan GKSB Bergantung pada Dukungan Diplomatik
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa pembentukan Grup Kerja Sama...