Komisi I DPR RI beraspresiasi terhadap kinerja dan dan mendukung rencana kerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dalam mewujudkan sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

“Komisi I meminta KPI Pusat untuk terus meningkatkan kinerja baik di bidang kelembagaan, infrastruktur dan perijinan, program isi siaran serta bekerjasama dengan KPI Daerah dan stakeholder terkait lainnya, sehingga KPI Pusat dapat melaksanakan program kerja 2013 dan mewujudkan visinya,” kata Wakil Ketua Komisi Ramadhan Pohan, Dalam RDP dengan KPI, Kamis (7/2).

Selanjutnya, komisi I mendesak KPI Pusat untuk memprioritaskan pengawasan penyelenggaraan penyiaran di wilayah perbatasan, kususnya pengawasan pengawasan program isi siaran termasuk tayangan konten lokal, sosialisasi dan penyuluhan, serta mengajak berbagai pihak terkait untuk bersama-sama menjaga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui sistem penyiaran nasional.

Lebih lanjut, mengenai Program Digitalisasi yang sedang dijalankan Pemerintah, Komisi I mendorong KPI Pusast untuk menyusun kajian secara komprehensif dan detil mengenai digitalisasi, baik dari aspek kesepakatan dan perjanjian internasional, serta perbandingan berbagai negara dalam melaksanakan program digitalisasi.

Selain itu, terkait dengan kepemilikan media, KPI Pusat didesak untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam menegakan prinsip diversity of ownership dan diversity of content sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mengantisipasi terjadinya monopoli kepemilikan media. (as) foto:RY/parle