Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi XI dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bappenas dan BPS di Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Badung, Bali, Senin (5/8/2024). Foto : Fitri/Andri

PARLEMENTARIA, Badung - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengatakan pertumbuhan ekonomi secara makro di Provinsi Bali usai pandemi Covid-19 telah mengalami peningkatan. Hal itu ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,71 persen, yang mengarah pada tren positif. 

Walakin, hal tersebut dinilainya timpang dengan kondisi perekonomian di wilayah lain. Sehingga, Pemerintah juga perlu melakukan intervensi ekonomi pada wilayah lainnya seperti Papua, Nusa Tenggara Timur dll.

"Memang Bali ini secara khusus oeleh Pemerintah menjadi target intervensi Pemerintah, di mana belanja Pemerintah yang digelontorkan ke Bali pada saat Covid itu luar biasa besar melebihi dari daerah lain," ucapnya usai mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi XI dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bappenas dan BPS di Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Badung, Bali, Senin (5/8/2024).

Berdasarkan indikator ekonomi, Bali sudah berada dalam posisi recovery, di mana angka kemiskinan di tahun 2023 sebesar 4,25 persen atau turun 0,32 persen dari tahun 2022 sebesar 4,57 persen. Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali yang diukur dengan Indeks Gini Ratio adalah sebesar 0,362. Angka ini turun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2022 yang sebesar 0,363 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

"Jadi kalau dari indikator-indikator ekonomi, termasuk inflasi dan juga indikator kesejahteraan sosial, tingkat pengangguran, IPM, Bali bisa recovery kembali pada posisi 2019," ucap Politisi Fraksi PKS ini.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa Pemerintah perlu juga memberi atensi dan intervensi atas perekonomian di wilayah lainnya selayaknya Bali. Ecky menyampaikan yang terkena Covid-19 dan terdampak tidak hanya Bali, sehingga Pemerintah harus bisa melihat daerah-daerah lain yang tertinggal.

"Namun demikian, harus diperhatikan bahwa Indonesia ini bukan hanya Bali. Kalau pada saat Covid (periode) 2020 - 2021, Bali diberikan (intervensi ekonomi) besar ya dari Pemerintah, maka Pemerintah harus bisa melihat daerah-daerah lain, apakah ada daerah-daerah lain yang tertinggal, yang perlu diintervensi setelah Covid ini," tegasnya.

Dalam hal ini ia meminta Pemerintah dapat menggelontorkan dana bagi daerah daerah yang ekonominya tertinggal. "Pemerintah tidak boleh merasa tenang ketika melihat ada provinsi-provinsi yang pertumbuhannya masih jauh dari pertumbuhan nasional," tandasnya. (srw/rdn)