Komisi VII DPR meminta BPH Migas melakukan sosialisasi penggunaan BBG yang aman dan rumah lingkungan.

Pendapat itu mengemuka saat Komisi VII DPR mengadakan RDP dengan Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali, di Gedung DPR RI, Selasa, (12/2).

Anggota DPR Mulyadi dari Partai Gerindra mengatakan, perlu segera didorong proses konversi Bahan Bakar Migas karena memang produk BBG itu aman dan ramah lingkungan. Selain itu, BPH Migas harus menyusun dan menginventarisasi program yang ada guna mengembangkan road map BPH Migas kedepannya

Dia menambahkan, BPH Migas harus melakukan proses nitivigasi terkait BBM subsidi, sehingga dapat diketahui modusnya siapa saja yang bermain BBM tersebut.

Asfihani (F-PD) menilai, tugas BPH Migas itu sangat berat karena harus  mengawasi uang subsidi BBM Bersubsidi sebesar Rp.17 Triliun. "Selama tahun 2012 saja ini yang bisa diselamatkan uang negara hanya 0.13 persen,"ungkapnya.

Menurutnya, DPR bersama pemerintah telah menyepakati bahwa volume BBM itu sebesar 46 juta KL artinya DPR meminta jangan sampai volume tersebut jebol. "Jika terjadi maka pengawasan kita anggap gagal, ini sangat disayangkan,kita tanya BPH Migas bisa tidak  mengendalikan ini jangan sampai volume BBM ini mengalami kegagalan,"ujarnya. (si, foto : wy/parle/hr.