Perlu Penambahan Anggaran Kementan Guna Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu
Anggota Komisi IV DPR RI Endro Hermono dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/08/2024). Foto : Arief/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Endro Hermono meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan target produksi daging sapi dan kerbau pada 2025. Hal ini untuk mendukung adanya program makan bergizi yang dimiliki oleh pasangan presiden dan wakil presiden terpilih di periode ke depan.
“Dengan program makan bergizi tentunya kebutuhan daging dan susu akan bertambah. Mohon Kementerian Pertanian dapat meningkatkan target produksi, tidak hanya di tingkat 399,41 ton untuk daging sapi kerbau di tahun 2025 tetapi kami mohon untuk lebih tinggi lagi,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/08/2024).
Diketahui, pada 2025, Kementerian Pertanian telah menargetkan produksi komoditas utama. Target produksi tersebut antara lain, produksi beras 32 juta ton, jagung 16,68 juta ton, kedelai 350.000 ton, aneka cabe 3.08 juta ton, bawang merah 1,99 juta ton, kopi 772.000 ton, kakao 641,4 ribu ton, tebu 36,04 juta ton, kelapa 2,88 juta ton, daging sapi kerbau 399,41 ribu ton, dan daging ayam 4,34 juta ton.
Hal ini untuk mendukung adanya program makan bergizi yang dimiliki oleh pasangan presiden dan wakil presiden terpilih di periode ke depan.
Kemudian, pada 2025, Kementerian Pertanian mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp7,91 triliun. Politisi Fraksi Partai Gerindra itu pun menilai anggaran ini masih terlalu kecil. Sehingga, ia mendukung untuk Kementerian Pertanian meminta penambahan anggaran, hal ini untuk mewujudkan swasembada pangan Indonesia.
“Guna mewujudkan swasembada pangan di Indonesia dibutuhkan anggaran yang memadai dan melihat dana yang ada ini, kami Fraksi Partai gerinda meminta sepakat untuk meminta penambahan anggaran Kementerian Pertanian untuk tahun 2025,” tutur legislator dapil Jawa Timur VI itu. (gal/rdn)