Komisi VI DPR RImenerima asosiasi sejumlah karyawan dan eks karyawan beberapa BUMN. Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) itu, perwakilan karyawan Perum PPD, Persatuan Pensiunan Karyawan Perkebunan Republik Indonesia (P2KPRI), Forum Pegawai Merpati (FPM), dan eks karyawan PT. Antam. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Erik Satrya Wardhana, Selasa (12/2).

Para karyawan dan eks karyawan BUMN itu menyampaikan aspirasi secara terbuka soal kinerja, gaji karyawan yang selalu telat, pesangon yang belum dibayar penuh, hingga soal ancaman kebangkrutan karena salah kelola.

Erik Satrya Wardhana mengatakan, posisi DPR sebenarnya mewakili BUMN, lantaran BUMN sendiri adalah milik rakyat. Jadi, sangat tepat bila DPR melakukan pengawasan langsung terkait kinerja dan pencapaian BUMN. DPR juga selalu mengawasi apakah sejumlah BUMN tersebut sudah menjalankan perintah UU atau belum.

Sebelumnya, FPM kepada Anggota Komisi VI menyampaikan bahwa Merpati kini sedang terancam bangkrut. Indikasinya adalah gaji karyawan yang selalu telat dibayar, jam terbang pilot terus dikurangi, rute penerbangannya makin berkurang, dan konsumsi untuk para penumpang Merpati sudah tak ada lagi. Ini merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan. Untuk itu, FPM mendesak agar Komisi VI menyampaikan kondisi factual ini ke Menteri BUMN. Dan direksi Merpati harus segera diganti.

Mendengar aspirasi tersebut, sejumlah Anggota Komisi VI memang segera akan turun tangan. Tak kurang dari Ferrari Roemawi (FPD) Anggota Komisi VI turut bersimpati pada perjuangan para karyawan Merpati. “Kami segera mendesak Menteri BUMN untuk merombak direksinya. Tanpa dirombak, Merpati bisa tidak terbang lagi,” tandasnya.

Sementara P2KPRI mengeluhkan pembayaran uang pensiun yang tersendat. Mereka sengaja mendatangi Komisi VI untuk mencari solusi. Menurut perwakilan P2KPRI UU pensiun yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, sehingga harus diujimaterikan ke MK. Pengelalolan dana pensiun tidak jelas. Banyak para karyawan perkebunan dari PTPN yang terbengkalai kehidupan keluarganya, karena pihak perusahaan tidak memperhatikan para pensiunannya. (mh), foto :iw/parle/hr.