Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI pada Rabu (28/8/2024) di Senayan, Jakarta. Foto : Farhan/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 66,35 persen masyarakat Indonesia berada pada kategori pengeluaran kelas menengah dan menuju kelas menengah. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit memberikan komentar kritis mengenai pentingnya intervensi pemerintah yang lebih seimbang terhadap berbagai kelas ekonomi.

Dolfie menekankan bahwa selama ini, intervensi fiskal lebih banyak difokuskan pada kelas bawah dan atas, padahal kondisi kelas menengah juga bisa mempengaruhi kondisi tanah air. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI pada Rabu (28/8/2024) di Senayan, Jakarta.

"intervensi dari masing-masing kelas Pak. Fiskalnya apa Bu? Kebijakan fiskal untuk intervensi masing-masing kelas. Selama ini (intervensi) yang paling banyak adalah (untuk) miskin, rentan miskin. Kelas menengah, menuju kelas menengah mungkin tergantung dari tetesan dari kelas atas. Di kelas atas Ibu banyak memberikan intensif fiskal, fasilitas-fasilitas. Dari Pak Peri juga ada, dari Pak Mahendra juga ada itu untuk kelas atas," ujar Dolfie pada Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner OJK.

Dolfie menginginkan adanya kejelasan intervensi pemerintah terhadap setiap kelas termasuk soal anggarannya. Ia menegaskan bahwa ini menunjukan dapat keberpihakan pemerintah. Dolfie mengingatkan bahwa ketidakstabilan pada kelas menengah dapat berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana terlihat pada krisis ekonomi 1998. Ia meminta agar kebijakan pemerintah di masa depan lebih memperhatikan keseimbangan antara berbagai kelas ekonomi untuk mencegah masalah serupa.

"Bahwa Bansos perlu, kelas menengah juga perlu diurus. Kalau nggak nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan juga. 1998 kan karena kelas menengahnya yang terganggu, bukan karena kelas atas dan kelas bawah tetapi karena kelas menengahnya terganggu dengan adanya krisis ekonomi itu mungkin ke depan Pak Menteri dan Bu Menteri," ungkapnya.

Melansir data dari paparan Plt. Kepala BPS dalam rapat, persentase masyarakat Indonesia berada pada kelas pengeluaran “menuju kelas menengah” adalah 49,22% dan 17,3% masuk pada kategori kelas menengah. Sementara masyarakat rentan miskin diperkirakan sebanyak 24,23% dan masyarakat miskin menempati proporsi  9,03%. Kelas pengeluaran untuk kelas atas sendiri hanya 0,38% atau diperkirakan sekitar 1 juta jiwa. 

Data BPS juga menunjukan bahwa jumlah dan persentase penduduk Kelas Menengah mulai menurun pasca pandemi, sebaliknya jumlah dan persentase penduduk menuju kelas menengah meningkat. (uc/aha)