Wakil Ketua Komisi VI, Martin Manurung usai menerima serikat pekerja PT Indofarma di Nusantara I, Senayan, Jakarta. Rabu (28/08/20024). Foto : Oji/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Di balik gemerlap industri farmasi yang meroket selama pandemi COVID-19, perusahaan pelat merah, PT Indofarma Tbk, justru tengah menghadapi badai. Dugaan kasus fraud yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah membuat Komisi VI DPR RI turun tangan.

Dalam momen rapat yang cukup sengit, Wakil Ketua Komisi VI, Martin Manurung, mendesak Serikat Pekerja Indofarma untuk berbicara lebih terbuka. "Ada apa sebenarnya di balik semua ini?" tanya Martin, seakan ingin menguak misteri di balik kinerja Indofarma yang dianggap tak wajar.

Martin mempertanyakan mengapa Indofarma justru mengalami kesulitan saat industri sejenisnya meraup untung besar. Ia juga menyoroti tindakan serikat pekerja yang dinilai kurang proaktif dalam menyikapi dugaan fraud ini. "Ketika ada masalah sebesar ini, seharusnya serikat pekerja mengambil langkah lebih tegas," ungkapnya di hadapan para serikat pekerja di Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Dugaan adanya pinjaman ke perusahaan fintech semakin memperparah situasi. "Pinjol? Perusahaan sebesar Indofarma kok sampai pinjam ke situ?" ujar Martin, tak habis pikir.

Sebelumnya pimpinan Holding BUMN Farmasi, Shadiq Akasya, telah membongkar sejumlah kasus fraud di Indofarma. Salah satunya adalah kerugian besar di anak perusahaan akibat transaksi yang meragukan.

Dalam rapat tersebut, terungkap adanya ketimpangan informasi. Serikat pekerja memang memberikan masukan, namun Martin merasa informasi yang didapat masih belum cukup untuk mengungkap akar masalah. "Kami perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi, agar kita bisa mengambil langkah yang tepat," tegasnya.

Kasus Indofarma menjadi sorotan publik karena menyangkut perusahaan pelat merah yang seharusnya menjadi contoh bagi BUMN lainnya. Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap terlindungi. (ssb/aha)