Komisi IV DPR RI Apresiasi Capaian Opini WTP KKP TA 2023

03-09-2024 / KOMISI IV
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. Foto: Arief/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023. Perolehan capaian WTP KKP ini menunjukkan komitmen KKP terhadap masyarakat.

 

“Komisi IV mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menunjukkan komitmen terhadap masyarakat melalui bantuan pemerintah serta menerima saran dan masukan Komisi IV selama ini sehingga tahun 2021, 2022, 2023, Kementerian Perikanan mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian. Ini prestasi yang sangat bagus, saya berharap tetap dipertahankan. Semoga di tahun 2024 dipertahankan dan tingkatkan penyerapan anggaran,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat membuka Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri KKP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

 

Adapun penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 sesuai Laporan Badan Pemeriksa Keuangan, di antaranya yakni, Realisasi Pendapatan Negara bersih berupa PNBP KKP sebesar Rp1.699.152.504.614 atau mencapai 41,56 persen dari estimasi/target pendapatan sebesar Rp4.088.397.466.000 serta Realisasi Belanja Negara Bersih sebesar Rp6.335.595.925.317 atau mencapai 98,15 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.455.280.145.000.

 

Selain itu, dalam Rapat Kerja tersebut Komisi IV DPR RI juga mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sebesar Rp6.164.105.500.000 serta meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen menambah kegiatan bantuan Pemerintah di daerah masing-masing apabila usulan tersebut direalisasikan. (gal/rdn)

BERITA TERKAIT
Johan Rosihan: Pemagaran Laut di Perairan Tangerang Pelanggaran Nyata Hak Nelayan
09-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kasus pemagaran laut sepanjang 30,16...
Komisi IV: Harusnya Menhut Bersikap Tegas Kawasan Hutan Lindung Jadi PSN di PIK 2
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembangunan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pariwisata Tropical Coastland diPantai Indah Kapuk(PIK) 2 menjadi polemik, khususnya ketika...
Ancaman Deforestasi, Firman Sayangkan Buka Lahan 20 Juta Hektare Hutan untuk Sumber Pangan
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo merasa prihatin atas terancamnya luasan serta kelestarian hutan Indonesia. Keprihatinan...
Cegah Korupsi, Arif Rahman: SOP dan Tata Kelola Program MBG Harus Transparan
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden...