Komisi VI Apresiasi Realisasi Anggaran Kementerian Investasi

04-09-2024 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Investasi/BKPM Rosan Perkasa Roeslani, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024). Foto : Oji/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi anggaran Kementerian Investasi/BPKM yang hingga 31 Agustus 2024 telah mencapai 64,53 persen. Atas capaian tersebut, Komisi VI mendorong Kementerian Investasi untuk meningkatkan realisasi anggaran di tahun 2024.


"Agar tercapai target-target yang telah ditetapkan," kata Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Investasi/BKPM Rosan Perkasa Roeslani, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2024). Diketahui, raker tersebut merupakan raker pertama Komisi VI dengan Rosan yang baru dilantik pada Agustus 2024 lalu.


Pada rapat tersebut, Rosan menjelaskan pagu anggaran Kementerian Investasi tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp681 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp359 miliar dan program penanaman modal sebesar Rp322 miliar. Kementerian Investasi pun mengusulkan penambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp889 miliar untuk kebutuhan prioritas yang belum diakomodir.


Adapun, realisasi Kementerian Investasi hingga 31 Agustus 2024 mencapai Rp754 miliar. Sementara itu realisasi investasi semester I tahun 2024 mencapai Rp829,9 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 1.225.042 orang. (bia/aha)

BERITA TERKAIT
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...
Mufti Anam Minta Pemerintah Perkuat Koperasi Agar Rakyat Tak Terjerat Pinjol
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding (piutang) pembiayaan industri pinjaman online berupa peer-to-peer (P2P) lending mencapai...
Pilu Keluarga Bunuh Diri karena Pinjol, Mufti Anam: Pemerintah Tak Berdaya, Rakyat Semakin Menderita
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai pemerintah belum tegas menangani kasus pinjaman online (pinjol). Akibat...