Empat Badan Mitra Komisi VI Harus Lakukan Sinkronisasi Program dengan Presiden Terpilih

11-09-2024 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan BSN, KPPU, BP Batam dan BPKS Sabang, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024). Foto: Oji/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dalam masa transisi kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Anggota Komisi VI DPR Nevi Zuairina mengingatkan empat mitra Komisi VI yakni Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), BP Batam dan BPKS Sabang untuk melakukan sinkronisasi program dengan visi kepemimpinan presiden baru. Selain itu, keempat mitra Komisi VI tersebut juga diminta untuk melakukan evaluasi program yang selama ini dijalankan.

 

"Tolong pastikan Bapak melakukan sinkronisasi program dengan visi program kepemimpinan presiden yang baru ya dan terus juga Bapak juga melakukan bentuk evaluasi masing-masing mitra terhadap program serta dampaknya kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir ini. Bapak juga harus menyampaikan kepada pimpinan yang baru," kata Nevi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan BSN, KPPU, BP Batam dan BPKS Sabang, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

 

Terhadap realisasi anggaran tahun 2024, Nevi mendorong agar realisasi empat badan tersebut dapat terealisasi 100 persen. Mengingat, hingga saat ini, Nevi merinci, realisasi anggaran tahun 2024 pada BSN, KPPU, BP Batam dan BPKS Sabang, masih kecil.

 

"Kalau saya lihat laporannya, (realisasi anggaran) BSN baru 69 persen, KPPU 75 persen, BP Batam 39 persen, BPKS 35 persen, dan kita memastikan bahwa Pak semua dapat benar-benar maksimal dan menjalankan program-program tahun 2024 yang sudah direncanakan," harap Politisi Fraksi PKS ini.

 

Nevi juga mengingatkan agar empat badan negara tersebut dapat memastikan semaksimal mungkin meminimalisir potensi pemborosan anggaran di tahun 2025. Ia berharap apa yang telah dianggarkan dapat terserap secara maksimal dan membawa manfaat bagi rakyat.

 

"Terus juga Pak tolong juga dipastikan meminimalkan potensi pemborosan anggaran di tahun 2025. Kami berharap anggaran yang dialokasikan dapat benar-benar secara tepat terserap maksimal dan bisa bermanfaat bagi rakyat," terangnya. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...