Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi, saat bertukar cenderamata disela-sela Kunker Spesifik Komisi VIII ke Pusdiklat BNPB di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Foto: Nadhen/vel

PARLEMENTARIA, Bogor - Pusat pendidikan dan pelatihan (Pusdiklat) BNPB diharapkan bisa membuka ruang bagi publik untuk belajar soal kesiap siagaan bencana. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI usai Kunker Spesifik Komisi VIII ke Pusdiklat BNPB di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Kami mendorong agar peningkatan Pusdiklat ini bukan hanya di lingkup internal BNPB saja. Tetapi, perlu juga dilakukan eksternal. Edukasi di sekolah khususnya mitigasi bencana itu menjadi sangat penting," ujarnya, Kamis (12/9/2024). 

Secara geografis, Indonesia terletak sejajar dengan karis khatulistiwa. Hal tersebut membuat Indonesia rentan dengan berbagai bencana seperti badai, angin topan, dan siklon tropis. Belum lagi, Indonesia juga berada di tiga lempengan yang masih aktif. Di mana ketiganya tak bisa diprediksi kapan akan bergesekan dan menyebabkan gempa tektonik.

Sangat disayangkan kondisi tersebut masih belum diikuti dengan pemahaman siap siaga bencana yang baik. Ashabul Kahfi menilai salah satu masih kurangnya pemahaman masyarakat akan siap siaga bencana karena sosialisasi ke daerah terganjal birokrasi yang cukup rumit.

Untuk diketahui, tiap daerah di Indonesia memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Secara struktural Ia berada dalam kewenangan kepala daerah. Berbeda dengan BNPB yang langsung ke Presiden. 

Oleh karena itu, Ashabul Kahfi mendorong BNPB bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal koordinasi ke tiap BPBD. Dengan cara demikian, Ia yakin sosialisasi soal siap siaga bencana menjadi lebih mudah dilakukan.

"BPBD ini kan berada di bawah koordinasi Pemerintah Daerah mereka ini berkoordinasi ke Kemendagri, jadi (komando koordinasi) tidak vertikal. Oleh karenanya itu kita dorong kerja samanya ke sana," ucapnya. (ndn/aha)