Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon. Foto: Dok/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation General Assembly/UNGA) dengan suara mayoritas, pada Rabu (18/9/2024), berhasil mengadopsi resolusi yang menyerukan diakhirinya pendudukan Israel atas wilayah Palestina dalam waktu satu tahun dan penerapan sanksi jika Israel tidak mematuhinya. Menanggapi hal itu,  Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, mendesak komunitas internasional untuk segera merumuskan langkah-langkah konkret menyikapi resolusi terbaru UNGA itu.

”Resolusi UNGA ini sangat bersejarah dan positif serta harus diapresiasi. Namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan resolusi ini bisa diimplementasikan. Dalam setahun ke depan, kita ingin melihat Israel dipaksa menarik diri dari Tepi Barat, Gaza, dan merobohkan berbagai permukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem.  Kita Indonesia harus menekan komunitas internasional terutama PBB untuk merumuskan langkah-langkah konkret terkait resolusi tersebut,” kata Fadli dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Langkah konkret itu, kata Fadli, sangat krusial lantaran resolusi UNGA sendiri tak mengikat. “Resolusi Dewan Keamanan saja yang mengikat dalam banyak kasus sulit diimplementasikan, apalagi resolusi UNGA yang tak mengikat. Kita tak boleh membiarkan resolusi-resolusi PBB yang disepakati mayoritas anggotanya menjadi pepesan kosong,” kritik Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

“Kita tak boleh membiarkan resolusi-resolusi PBB yang disepakati mayoritas anggotanya menjadi pepesan kosong”

Kendati resolusi UNGA tak mengikat, Wakil Presiden Liga Parlemen Global untuk Palestina itu menilai resolusi terbaru UNGA itu berhasil mengirimkan banyak pesan.

”Pertama, dunia sudah sangat jijik dengan kebiadaban Israel yang telah berlangsung lebih dari tujuh dasawarsa, termasuk genosida di Jalur Gaza yang menewaskan lebih dari 41.000 warga Palestina,” ungkap Executive Committee Parlemen Dunia IPU (Inter-Parliamentary Union) itu.

Kedua, imbuhnya, mayoritas dunia sudah menyadari bahwa akar masalah konflik Palestina dan Israel adalah penjajahan Israel yang melahirkan ketidakadilan, apartheid, dan pengusiran dan pembantaian warga Palestina.

Ketiga, masih menurut dia, Israel sudah mulai ditinggalkan sekutu-sekutunya di Barat.

”Sekutu-sekutu Israel di Barat sudah mulai bersikap lurus dan menyadari kekeliruannya. Kecuali tentu saja AS. Resolusi UNGA terbaru itu berhasil memetakan dukungan dunia terhadap Palestina. Dari empat belas yang menolak resolusi itu, mayoritas negara-negara kecil terutama di Pasifik. Penting juga dicatat, dari lima negara pemilik hak veto, hanya satu negara yang berdiri membela Israel yaitu AS. Ini merupakan peluang besar bagaimana ke depan resolusi UNGA itu bisa diadopsi oleh DK PBB,” pungkas Anggota Komisi I DPR RI ini. (rdn)