Paripurna DPR Setujui Herindra Jadi Kepala BIN

17-10-2024 / PARIPURNA
Foto bersama Pimpinan DPR RI usai menyetujui Muhammad Herindra menjadi Kepala Badan Inteligen Negara (KaBIN) pada Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2024). Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui Muhammad Herindra menjadi Kepala Badan Inteligen Negara (KaBIN) menggantikan Kepala BIN sebelumnya, Budi Gunawan. Sebelumnya pada Rabu (16/10) tim yang dibentuk DPR terdiri atas Pimpinan DPR dan perwakilan 8 fraksi telah melakukan fit and proper test kepada Herindra.

 

"Setelah mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi, tim DPR RI memutuskan bahwa calon Kepala Badan Inteligen Negara, saudara Muhammad Herindra layak sebagai Kepala Badan Inteligen Negara menggantikan saudara Budi Gunawan," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat membacakan laporan tim DPR RI atas hasil pembahasan pertimbangan dan pemberhentian, pengangkatan Kepala BIN, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

 

Usai laporan tim DPR disampaikan, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani pun kemudian mengetuk palu sidang diiringi persetujuan seluruh peserta sidang atas kelayakan Muhammad Herindra menjadi Kepala BIN. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pemberhentian tim DPR RI tentang pemberian pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN.

 

Sebagai informasi, Muhammad Herindra adalah purnawirawan tinggi TNI yang sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri pertahanan di bawah Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Ia menjabat wakil menteri pertahanan sejak 23 Desember 2020. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Program Makan Bergizi Gratis Harus Berikan Manfaat pada Petani, Peternak, dan Nelayan Lokal
06-12-2024 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyambut baik program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan...
Pemerintah Harus Kembalikan Fungsi Kawasan Hutan, Minimalisasi Dampak Bencana Alam
06-12-2024 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Saat ini, Sukabumi dilanda bencana hidrometeorologi berupa longsor dan banjir yang menyebabkan kerusakan infrastruktur dan mengancam keselamatan...
Usulan Revisi UU Nomor 13 tahun 2011 Guna Perjelas Perbedaan Pemahaman Fakir dan Miskin
05-12-2024 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengusulkan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang...
DPR Setujui 5 Calon Pimpinan KPK dan Dewas KPK
05-12-2024 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-9 Tahun Sidang 2024-2029 menyetujui lima Calon Pimpinan KPK dan lima Calon...