Anggota DPR RI Nasir Djamil sebelum acara pelantikan Presiden dan Wakil presiden Republik Indonesia Masa Jabatan 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Minggu, (20/10/2024). Foto : Eno/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Salah satu poin penting dalam program Astacita Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ialah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Menanggapi Hal ini, Anggota DPR RI Nasir Djamil mengungkapkan poin penting dalam program tersebut haruslah diberi dukungan penuh, termasuk juga oleh lembaga legislatif.

”Reformasi di semua aspek kehidupan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk juga politik, ekonomi, sosial, budaya, moral, etika, penyelenggara, kekuasaan negara. Jadi reformasi itu sebuah keniscayaan. Kalau kemudian Pak Prabowo berniat dan berkeinginan untuk melanjutkan reformasi itu, maka patut untuk kita dukung,” kata Nasir pada Parlementaria sebelum acara pelantikan Presiden dan Wakil presiden Republik Indonesia Masa Jabatan 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Minggu, (20/10/2024).
 

Khusus dalam bidang penegakan hukum, Politisi Fraksi PKS ini berharap independensi penegakan hukum dapat terus dipertahankan. ”Dan tentu saja penegakan hukum itu diharapkan bisa objektif, transparan, dan kemudian tidak diintervensi oleh kekuasaan,” sambungnya.
 

Lebih lanjut, Legislator Dapil Aceh II ini mengingatkan tanpa independensi dan akuntabilitas penegak hukum, maka apa yang diharapkan dalam program Astacita akan sulit untuk bisa direalisasikan.
 

”Tapi kalau misalnya Pak Prabowo menyatakan untuk menghadirkan independensi dan akuntabilitas di semua sektor, saya percaya bahwa Indonesia akan lebih baik ke depan,” pungkas Anggota Komisi III DPR RI 2019-2024 ini. (we/aha)