Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Harus Diawali dari Pemerintahan Baik dan Bersih

24-10-2024 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK. Foto: Oji/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). Hal itu, menurutnya, tercermin dari pidato perdana Prabowo Subianto saat dilantik menjadi Presiden RI beberapa waktu lalu. Meski demikian, ia menilai bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, menurutnya perlu usaha yang sungguh-sungguh dengan komitmen semua pihak.

 

“Sumber daya yang sangat besar yang dimiliki rakyat Indonesia, khususnya sumber daya alam, berkali-kali Beliau menyoroti selama ini pengelolaan anggaran itu kebocorannya bahkan sampai tinggal 30 persen dan kalau itu dihilangkan, artinya tata kelolaannya itu benar-benar baik dan bersih, jauh dari berlaku koruptif, maka cita-cita besar, menyejahterakan rakyat, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu akan terwujud,” ujarnya kepada Parlementaria, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

 

Lebih lanjut, menurutnya, berbagai hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo terkait perhatiannya kepada kontribusi rakyat miskin, para petani di desa, termasuk para pahlawan dalam mencapai kemerdekaan perlu menjadi perhatian bersama guna meningkatkan derajat mereka.

 

“Nah, hal itu bisa terwujud sekali lagi kalau perilaku koruptif itu dijauhkan. Diberantas. Itu saya kira yang saya garisbawahi dan itu juga sesuai dengan komitmen kita bersama,” lanjut Politisi Fraksi PKS ini.

 

Maka dari itu, target pertumbuhan 8 persen yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pun, menurutnya, bukan merupakan target yang muluk-muluk. Hal itu dapat terjadi jika pemerintah dapat menciptakan tata kelola yang baik dan menunjukkan clean government dengan memberantas korupsi dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya sebaik-baiknya.

 

“Dengan daya dukung semua pihak, persatuan semua pihak, seluruh unsur bangsa, seluruh pemimpin bangsa, seluruh elemen masyarakat bersatu padu, dengan satu visi bersama insya Allah itu bukan hal yang mustahil untuk dicapai,” pungkasnya. (hal/rdn)

BERITA TERKAIT
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...
Mufti Anam Minta Pemerintah Perkuat Koperasi Agar Rakyat Tak Terjerat Pinjol
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding (piutang) pembiayaan industri pinjaman online berupa peer-to-peer (P2P) lending mencapai...
Pilu Keluarga Bunuh Diri karena Pinjol, Mufti Anam: Pemerintah Tak Berdaya, Rakyat Semakin Menderita
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai pemerintah belum tegas menangani kasus pinjaman online (pinjol). Akibat...