Ketua DPR Agung Laksono mengatakan, Pemerintah harus hati-hati dalam mengambil kebijakan ekonomi terkait mulai bergejolaknya harga minyak mentah dunia akhir-akhir ini, yang telah mencapai harga baru tertinggi sepanjang 2009, menembus US$ 70/barel. "Hal ini perlu diwaspadai, karena kenaikan harga minyak dunia tersebut diyakini akan meningkatkan defisit anggaran. Kemampuan APBN akan tergerus, apabila harga minyak terus meningkat,"terang Agung saat menyampaikan pidato penutupan di hadapan sidang paripurna, Jumat, (3/7). Sementara itu, tegas Agung, menaikkan harga BBM dalam negeri dalam situasi saat ini belum menjadi solusi salah satu upaya adalah meningkatkan secara maksimal produksi minyak dan gas. "Menaikan lifting minyak 960.000 barrel per hari harus dapat tercapai,"katanya. Terkait pokok-pokok kebijakan fiskal 2010, kata Agung, perlu disusun secara lebih konservatif dengan mempertimbangkan ruang gerak bagi Presiden dan Anggota DPR Hasil Pemilu 2009 untuk melakukan penyesuaian bilamana diperlukan. "Pokok-pokok kebijakan fiskal 2010 antara lain mendukung langkah pemulihan perekonomian nasional dengan melanjutkan stimulus fiskal melalui penetapan target defisit RAPBN 2010,"katanya. Dia menambahkan, pemerintah harus terus meningkatkan program perlindungan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi serta proyek padat karya, pemulihan dunia usaha dengan pemberian insentif perpajakan dan bea masuk, meneruskan reformasi birokrasi, memperbaiki alutsista, memperbaiki rasio anggaran pendidikan sebesar 20% sesuai amanat UUD 1945, dan mengoptimalkan pembangunan pedesaan. Menyinggung pelaksanaan fungsi Anggaran, papar Agung, Dewan pada Masa Sidang ini telah menyelesaikan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2010, RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2007 dan akan mulai membahas RUU tentang Perubahan UU No. 41 Tahun 2008 tentang APBN 2009, atau RUU APBN-P 2009. "Untuk mengejar waktu penyelesaian, Panitia Anggaran akan menggunakan Masa Reses Persidangan IV untuk tetap melakukan pembahasan terhadap RUU ini. Juga, beberapa komisi akan meminta persetujuan bagi penyelesaian pembahasan beberapa RUU dalam masa reses,"katanya. (si)