Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi. Foto : Istimewa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti sistem perekrutan pekerja migran yang terjadi di Indonesia selama ini. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), guna membahas peningkatan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang kerap dihadapi para pekerja migran, termasuk isu kekerasan, eksploitasi, dan kurangnya dukungan perlindungan di negara-negara penempatan.

“Saya meminta dengan tegas untuk melakukan pemberantasan terhadap mafia migran ini karena sesuai permintaan Presiden Pak Prabowo untuk lebih memperbanyak pendapatan devisa negara. Nah salah satunya dan yang paling utama dari pekerja migran ini,” ujarnya dalam keterangan rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Ia juga menyoroti terkait Perlindungan Jaminan Sosial atau program-program lain yang ada di BPJS Ketenagakerjaan dari Pekerja Migran ini. “Selanjutnya saya mau tanya udah berapa persen PMI yang ter-cover dalam layanan Perlindungan Jaminan Sosial atau Program di BPJS Ketenagakerjaan baik JHT, JK atau JKP? Kalau memang belum ada tolong secepatnya melakukan koordinasi dan kerja bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Diketahui, sumbangan pekerja migran untuk meningkatkan devisa negara sangat besar. Berdasarkan laporan Kepala BP2MI di tahun 2023 saja kontribusi pekerja migran meningkatkan devisa negara sebesar Rp159,6 Triliun. Maka, ia meminta Kementerian PPMI membuat blue print untuk mengukur hal apa saja yang akan dilakukan di lima tahun kedepan.

Kemudian, melihat tingginya permintaan pekerjaan migran dan meningkatnya minat usia pekerja produktif untuk bekerja di luar negeri, Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga meminta untuk memperhatikan Pelatihan Vokasi terutama peningkatan keterampilan bahasa untuk calon pekerja migran.

"Dan terakhir saya meminta untuk kementerian baru ini juga melakukan banyak kegiatan pelatihan vokasi ke calon pekerja migran. Kita secara kualitatif masih kalah dengan pekerja migran negara tetangga, misalnya Thailand dan Vietnam. Padahal pekerja migran Indonesia terkenal lebih gesit dan terampil tapi karena kekurangan skill bahasa terkadang ini menjadi penilaian tertentu pihak penerima kerja,” pungkasnya. (gal/rdn)