RUU Keantariksaan Perlu Sosialisasi

25-02-2013 / KOMISI VII

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Keantariksaan Komisi VII DPR Irvansyah (F-PDI Perjuangan) mengatakan, perlu adanya sosialisasi tentang RUU Keantariksaan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Biak-Papua. Pasalnya, saat Tim Panja RUU Keantariksaan Komisi VII DPR diskusi dalam pertemuan dengan Bupati Biak beserta jajaran banyak yang tidak mengerti bahkan simpang siur dalam diskusinya.

“Kita seharusnya lebih prepare lagi, khususnya Lapan dan bagian Sekterariat Jenderal DPR dalam hal ini Sekretariat Komisi VII DPR untuk lebih mempersiapkan dalam setiap kunjungan Panja-panja Komisi VII DPR ke daerah. Sehingga apa yang kita lakukan disini tidak terkesan sia-sia. Jadi lebih terarah dan lebih banyak manfaatnya jika dipersiapkan secara matang,” jelasnya saat ditemui Tim Parle usai pertemuan dengan Bupati Biak, di Kantor Lapan Biak-Papua, baru-baru ini.  

Terkait dengan daerah yang menjadi pusat Lapan, Irvansyah, menjelaskan itu bagian dari diskusi kita di Panja yang selanjutnya Biak digunakan sebagai landasan Antariksa. “Itu tinggal masalah sosialisasi lagi ke masyarakat, karena banyak pemahaman dan pengetahuan masyarakat setempat yang masih terbatas tentang keantariksaan,”ujarnya.

Dia memberikan contoh seperti apa yang telah disampaikan oleh Bupati Biak bagaimana peran Lapan di daerah itu sebenarnya, dan sosialisasi apa yang dilakukan Lapan di daerah itu.

Menurutnya, hal ini menjadi sangat penting jika masyarakat dapat memahami manfaat yang dapat mereka terima. “Bagi masyarakat Papua ini seperti sebuah traumatik dengan janji-janji. Bukan dengan hal itu saja, tetapi hal lain juga dan ini kita bisa pahami. Kalau kita lihat permasalahannya, tidak bisa sesegera mungkin merealisasi proyek yang begitu besar, high cost itu karena itu perlu ada sosialisasi dari Lapan kepada Pemda itu sendiri,” katanya.

Irvansyah mengharapkan Lapan bisa menjadi lembaga yang melakukan kegiatan-kegiatan Keantariksaan seperti di luar negeri. Badan yang memiliki kekuatan besar, menguasai teknologi ini menjadi tantangan kita kedepan sebagai negara kepulauan yang mesti kita lindungi. “Kemampuan teknologi itu mestinya dikembangkan oleh Lapan,” ujarnya.(iw)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...