Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto dalam Rapat Kerja bersama dengan Menteri Pertanian di Komisi IV DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Foto : Arief/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemerintah berwacana akan mengembalikan peran Perusahaan Umum (Perum) Bulog seperti di era Presiden Soeharto. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto menilai ide mengembalikan peran dan fungsi Bulog seperti di Era Soeharto terbukti telah berhasil mengendalikan pasokan dan harga pangan, sehingga layak untuk diterapkan di masa kini.

“Kalau saya pribadi, kita ngapain sih mesti cari-cari formula baru. Zamannya Pak Harto dulu kita bisa swasembada beras gitu. Kenapa kita nggak tinggal nyontek aja, lihat dan bisa disesuaikan dengan kekiniannya, ke suasana sekarang gitu,” ujar perempuan yang kerap disapa Mbak Titiek usai Rapat Kerja bersama dengan Menteri Pertanian di Komisi IV DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Menurut dia, pemerintah tak perlu ragu untuk mencontoh pengelolaan sektor pangan oleh Bulog di Era Soeharto. Pasalnya, pada era itu, Bulog melaksanakan pengendalian pangan agar harga di petani tetap baik dan harga ditingkat konsumen tetap terjaga.

“Zamannya Pak Harto dulu kita bisa swasembada beras gitu. Kenapa kita nggak tinggal nyontek aja, lihat dan bisa disesuaikan dengan kekiniannya”

“Jadi nggak usah malu lah kalau nyontek dengan yang dulu yang berhasil gitu ya. Yang jelek kita tinggalin, yang bagus bisa kita lanjutkan gitu. Karena apapun program-program dulu, keberhasilan dulu, zaman dulu itu bukan produknya Pak Harto, tapi produk dari anak-anak bangsa yang pintar-pintar gitu. Jadi terusin aja,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Mbak Titiek memandang, idealnya Bulog dalam menjalankan perannya, tidak dibebani kepentingan mencari keuntungan, yang akhirnya malah menyusahkan para petani. “Yang penting, bulog itu nggak boleh cari untung, khusus harus untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Titiek.

Ia pun sempat menyinggung soal kedudukan Bulog apakah di bawah Kementerian BUMN atau menjadi lembaga yang langsung di bawah presiden. “Di bawah Presiden mestinya,” ujar Titiek.

Selaras dengan Titiek, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet, juga setuju dengan gagasan pemerintah yang akan mengembalikan peran Bulog.

“Kalau (Bulog) kembali ke situ, keluarin dia (Bulog) dari BUMN. Kalau saya lihat cara berpikir presiden ini, Beliau (Presiden Prabowo) cenderung Bulog kembali seperti dulu sehingga Bulog bukan profit oriented. Bukan BUMN, lebih kepada badan yang akan mengkoordinasikan seluruh logistik urusan pangan yang ada di indonesia. Itu lebih keren menurut saya,” ujar politisi Fraksi PKS ini.

Sebagai informasi, sebelumnya, Pemerintah berencana akan mengembalikan fungsi Perusahaan Umum Bulog menjadi seperti semula.Diketahui, sebelum statusnya berubah menjadi perusahaan umum, Bulog merupakan lembaga pemerintah non departemen.