Anggota Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan KKP di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Foto : Arief/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak mengungkapkan dirinya mendapat laporan bahwa banyak nelayan yang masih kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Hal ini menjadi kendala operasional nelayan kecil.

"Terkait nelayan masih dikeluhkan BBM bersubsidi, kita belum bisa memberikan fasilitas bahan bakar bersubsidi yang mencukupi. Mereka masih sulit mendapatkan bahan bakar," kata Hanan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan KKP di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Hal serupa juga dikatakan oleh Anggota Komisi IV Fraksi Nasdem Arif Rahman. Dia mengatakan, penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan malah tidak tepat sasaran karena dirasakan oleh pelaku usaha besar.

"Ini problem. Kontrol KKP harus ketat. Nelayan-nelayan kaya tajir juga membeli BBM subsidi, harus ada kontrol yang jelas semacam membuat pakai IT-lah, harus jelas," terangnya.

Menanggapi hal tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui memang terjadi masalah BBM subsidi untuk nelayan. Trenggono juga mengungkap bagaimana banyak pengusaha yang nakal dan membuat stok BBM subsidi nelayan kosong.

Sakti mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan atau skema baru subsidi energi agar tepat sasaran.

Diketahui, dalam rapat itu disampaikan bahwa tidak hanya sulit diakses oleh nelayan kecil, stok BBM subsidi pun sering kali habis di beberapa daerah akibat penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Praktik ini menambah beban bagi nelayan kecil yang sudah kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar. Penyalahgunaan BBM subsidi oleh pelaku usaha besar yang memanfaatkan harga yang lebih murah telah membuat stok bahan bakar untuk nelayan kecil semakin terbatas.

Sakti mengungkapkan bahwa masalah tersebut menjadi salah satu hal sulit diatasi KKP. Sebab, ada pelaku usaha yang memanfaatkan selisih harga antara BBM subsidi dan BBM komersial untuk keuntungan mereka. Ia menilai, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi KKP dan instansi terkait dalam menjaga ketersediaan BBM subsidi yang seharusnya menjadi hak nelayan kecil. (hal/rdn)