Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Gubernur Lemhannas di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Foto: Jaka/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Gubernur Lemhannas, Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap maraknya serangan siber di Indonesia. Ia menilai pentingnya dukungan terhadap pembentukan Angkatan Ke-4 Cyber sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan siber nasional.

“Saya ingin memberikan perhatian khusus karena beberapa waktu lalu Panglima TNI sempat menyatakan rencana pembentukan Angkatan Ke-4 Cyber. Menurut saya, ini adalah langkah yang harus didukung bersama, mengingat maraknya serangan siber di Indonesia. Bahkan pagi ini, ada salah satu instansi di Indonesia yang situs webnya diretas dan diganti dengan konten judi online,” ujar Abraham dalam rapat kerja di Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Abraham menambahkan bahwa serangan siber yang semakin sering terjadi kini semakin serius dan harus segera ditangani. Ia menjelaskan bahwa baru-baru ini terdapat kasus peretasan situs web salah satu instansi yang diubah menjadi situs judi online oleh peretas asal Filipina. Selain itu, ia menyoroti banyaknya kasus kebocoran data yang dijual di dark web. Untuk itu, politisi Fraksi Partai Golkar ini menekankan pentingnya langkah strategis untuk menangani masalah tersebut.

“Kita perlu memiliki ketahanan siber yang kuat. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan langkah strategis, terutama dalam hal penguatan sumber daya manusia dan teknologi, guna memastikan ketahanan siber nasional. Pembentukan Angkatan Ke-4 Cyber juga perlu didukung dan dipercepat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Abraham juga meminta dukungan dari Komisi I DPR untuk mengalokasikan anggaran yang memadai bagi pembentukan Angkatan Cyber serta pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ini.

“Penambahan anggaran bukan hanya sekadar patut didukung, tetapi wajib disetujui oleh Komisi I agar kita dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas untuk memimpin sektor ini di masa depan,” pungkasnya. (we,mj/aha)