Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Lebih Penting daripada Pelunasan

14-11-2024 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Satori saat diwawancara Parlementaria di Kanwil Kemenag Jateng, di Semarang, Rabu (13/11). Foto: Husen/vel

PARLEMENTARIA, Semarang - Para calon jemaah haji Indonesia diimbau menjaga kesehatan fisiknya jelang musim haji tahun 2025. Untuk itu, Pemerintah Indonesia juga diharapkan mementingkan pemeriksaan kesehatan calon jemaah daripada pelunasan biaya hajinya. Bila sudah dinyatakan sehat baru bisa melunasi sisa biaya haji.



"Sekarang pelunasan haji itu tidak berharap pelunasan dulu, tapi pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Setelah dinyatakan sehat kemudian baru bisa melunasi untuk pelunasan hajinya. Tetapi kalau dinyatakan tidak sehat, maka tidak bisa melunasi haji, karena dianggap belum istitoah, belum mampu melaksanakan ibadah haji," jelas Anggota Komisi VIII DPR RI Satori kepada Parlementaria di Kanwil Kemenag Jateng, di Semarang, Rabu (13/11).



Jateng sendiri, lanjut politisi Partai Nasdem ini, mendapat kuota haji 30.377 jemaah yang terdiri dari jemaah haji sesuai nomor urut sebanyak  28.510. Kemudian ada lagi jemaah haji lansia sebanyak 1.519 ditambah petugas haji daerah ada 258 orang dan pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) sebanyak 90 pembimbing.



Satori mengimbau agar pembimbing haji betul-betul memiliki kualitas yang tinggi dalam penguasaan medan dan keilmuan soal haji. Legislator Jabar VIII mengungkapkan, ternyata banyak juga pembimbing haji yang belum pernah.berangkat haji.

 

"Banyak sekali pembimbingnya sendiri belum pernah berangkat haji. Ini, kan, jadi kontra produktif. Walaupun belum berangkat haji, maka baik petugas haji daerah ataupun petugas non kloter, semuanya harus dipersiapkan," kilahnya. (mh)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Minta Kementerian Agama Perinci Efisiensi Anggaran 2025
04-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI untuk membahas pelaksanaan program dan anggaran...
Komisi VIII DPR RI Soroti Efisiensi Anggaran dan Program Prioritas KPPPA Tahun 2025
03-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Rapat...
Program Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 71 Triliun, Solusi Pendanaan Jadi Sorotan
20-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG) disediakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar...
Sigit Purnomo: Penggunaan Dana Zakat Harus Transparan dan Tepat Sasaran
17-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo, menanggapi wacana penggunaan dana zakat untuk mendukung program unggulan pemerintah,...