Ketua Komisi X DPR RI, Agus Hermanto (F-PD) menilai  secara umum kondisi perpustakaan di seluruh Indonesia sudah bagus. Walaupun, dirinya mengakui,  masih ada beberapa perpustakaan yang  perlu dibenahi, seperti sistem digital.

Hal tersebut disampaikan Agus, disela-sela Kunjungan Spesifik Komisi X ke Perpustakaan Proklamator Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Kamis (28/2)

Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi X ke Perpustakaan Proklamator Bung Karno, antara lain Parlindungan Hutabarat, Jefirson R. Riwu Kore, dan Diaz Gwijangge, ketiganya dari F-PD, M. Nasruddin dan Harbiah Salahuddin dari F-PG, Ahmad Zainuddin (F-PKS), Sunartoyo dan Eko Hendro Purnomo, keduanya dari F-PAN, dan Machmud Yunus (F-PPP).

"Kondisi fisik perpustakaan perlu ditingkatkan, termasuk peralatan-peralatan.  Perpustakaan harus memberikan daya tarik baik pada anak sekolah maupun kaum cendekiawan," terang Agus.

Agus menjelaskan, bahwa Kunjungan Spesifik Komisi X ini dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan khususnya fungsi pengawasan untuk meninjau secara langsung sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan UPT Perpustakaan Nasional Proklamator Bung Karno dan anggaran yang dialokasikandari APBN, yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

Sedangkan tujuan kunjungan spesifik ini, kata Agus, untuk mendapatkan masukan berupa data-data faktual tentang kondisi sarana prasarana UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno, serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno.

Pemerintah Alokasikan Anggaran Rp 150 Miliar

Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) Sri Sularsih yang menyertai Kunjungan Spesifik Komisi X menyatakan, bahwa UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno didirikan dengan mendapatkan bantuan anggaran dari pusat.
 

”Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 miliar untuk keperluan penambahan koleksi buku yang akan disebar di seluruh perpustakaan maupun komunitas pecinta buku di seluruh Indonesia,” kata Sri.

Menurut Sri,  anggaran sebesar Rp 150 miliar tersebut, akan dialokasikan  untuk pengelolaan perpustakaan di seluruh pemerintah provinsi sebesar  Rp100 miliar, dan  sisanya Rp 50 miliar untuk pengadaan buku  yang nantinya akan disebar di seluruh perpustakaan termasuk milik komunitas.

Kondisi perpustakaan di Indonesia, terang Sri, sebenarnya saat ini sudah lebih baik daripada sebelumnya. Bukan hanya di Pulau Jawa, di luar pulau ini pun kondisi perpustakaan juga sudah baik.

Dari sekitar 500 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, 467 di antaranya sudah memiliki perpustakaan. Namun, tidak semuanya memiliki fasilitas yang lengkap seperti sistem "digital", maupun fasilitas lain di perpustakaan ini. Ada sekitar 30 persen dari seluruh daerah yang mempunyai perpustakaan yang fasilitasnya sudah lengkap. 

Sri mengakui, bahwa masih ada beberapa daerah yang memerlukan perhatian untuk perpustakaaannya. Selain fasilitas yang belum lengkap, juga jumlah koleksi buku di perpustakaan tersebut masih minim. Daerah itu antara lain berada di wilayah pesisir dan pulau kecil.

Sejak 2007 lalu, pemerintah  memulai program untuk pemberian buku, yang memang ditujukan pada perpustakaan di wilayah pesisir maupun pulau kecil di Indonesia. Diharapkan, stimulan berupa buku ini akan menginspirasi bupati/wali kota di Indonesia untuk menambah anggaran sebagai upaya penambahan koleksi buku. (sc), foto : sc/parle/hr.