Pengurus Persatuan Guru Indonesia Kalbar, Hatta Abdul Haji mengemukakan banyak keluhan yang berkaitan dengan pelaksanaanKurikulum 2013 pada Juni mendatang. Seharusnya, penerapan kurikulum baru dengan materi kesiapan guru dan muridnya memerlukan waktu bertahun-tahun,tetapi informasi ini hanya dalam beberapa bulan.

Hal itu dikatakannya di depan Tim Panja Kurikulum 2013 Komisi X DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi Utut Adianto di Pontianak, Kalbar pekan lalu. Dalam acara ini hadir Gubernur Kalbar Cornelis.M H dan para guru se Propinsi Kalimantan Barat diminta masukannya terkait Kurikulum 2013.

Sedangkan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP) saja, kata Hatta,sampai detik ini belum ada evaluasinya. Sebelumnya,  Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)sudah dievaluasi dianggap tidak pas atau tidak cocok dalam beberapa tahun,  tetapi KTSP tidak pernah dievaluasi, apakah itu berhasil atau gagal atau bisa dilanjutkan tetapi tidak ada lagi yang namanya problem 2013.

Menurutnya informasi yang diperoleh tidak tahu kapan Lounching kurikuluam baru tersebut dan model seperti apa, para guru belum tahu dan belum siap untuk melaksanakannya.

Hal senada disampaikan guru Kimia SMAN 5 Pontianak, Taufik,  yang merasa ragu dalam penerapan Kurikulum 2013 akan berhasil. Ia pesimistis lantaran sangat jarang mendapatkan penyuluhan dan pelatihan terkait Kurikulum 2013. Apalagi KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) saja belum dievaluasi.

“Kami di kota saja sangat jarang mendapat pelatihan atau penyuluhan, apalagi didaerah-daerah. Padahal itu sangat penting karena perubahan-perubahan yang terjadi ini,” ujar Taufik saat tanya jawab dengan Tim Panja Kurikulum Komisi X DPR RI.

Taufik juga mempertanyakan anggaran yang cukup besar untuk buku. Padahal, buku yang lama sudah ada dan guru mulai memahaminya. Sebab itu, ia berharap sosialisasi dan pelatihan mengenai kurikulum tersebut harus gencar dilaksanakan.

Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah menjelaskan ketika membicarakan RAPBN 2013 pada Mei tahun lalu, Kemendiknas tidak pernah menyinggung adanya perubahan Kurikulum. Perubahan ini disampaikan dan dianggarkan setelah Nota Keuangan pada 16 Agustus 2012 lalu.

“Pembahasan Oktober muncul anggaran 684,4 miliar. Perkembangan terakhir menjadi 2,4 triliun. Ada perubahan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Jika pada 1 April anggarannya tidak turun, bisa gagal Kurikulum Baru,” tandasnya.

Keraguan juga disampaikan Kepala Seksi Tenaga Teknis, Unit Pengajaran Latihan kegiatan Belajar (UPLKB) Disdik Kalbar. Ia ragu akan kemampuan para Kepala Sekolah dalam melaksanakan Kurikulum 2013 ini.

Para Kepala sekolah, jelasnya, sudah disibukkan dengan berbagai kegiatan seperti mengurus anggaran BOS, DAK, Dana Kesenian dan lainnya. “Kita gencar-gencar mengurus kurikulum, sementara Kepala sekolah sibuk mengurus berbagai proyek, dari proses mendapatkan, melaksanakan dan membuat pertanggungjawaban atau surat perintah Jalan (SPJ),” paparnya.

“Sebelum menjadi Kepala sekolah ia mengikuti berbagai tes, termasuk tentang kurikulum. Ketika lulus mereka akhirnya disibukkan mengurus yang lain, sedangkan guru mungkin kurang memahaminya. Saya harap persoalan ini harus disampaikan kepada Kementerian agar Kepala Sekolah kembali kepada tugas dan fungsinya, “ harapnya.

Sementara itu, Kepala SMA St. Paulus Valensius Ngardi, memastikan sanggup melaksanakan Kurikulum 2013. Menurutnya, Kurikulum tersebut tidak jauh berbeda dengan Kurikulum sebelumnya. Ia juga menyetujui lantaran bisa mengarahkan murid-muridnya apakah harus masuk ke IPA, IPS atau lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kalbar Aleksius Akim mengaku setuju diterapkannya kurikulum 2013 ini. Menurutnya, perubahan pada pendidikan untuk kemajuan memang harus dilakukan. Hanya saja perubahan tersebut tidak boleh tergesa-gesa serta perlu pertimbangan yang matang, karena menyangkut guru, biaya, infrastruktur dan prasarana lainnya.

Ia menjelaskan dari 78 ribu guru di Kalbar, masih ada 60 ribu guru yang belum bersertifikasi. Ketika program ini digulirkan pemerintah, jelasnya daerah harus melaksanakan, karena ini program pemerintah. Tapi ia berharap dari pendanaannya harus benar-benar menyokong.

Rencananya, lanjut Akim, pada April mendatang sedikitnya 500 orang guru akan dilatih dalam melaksanakan Kurikulum Baru. “Sepulangnya dari pelatihan di Provinsi, bisa menyebarkannya di kabupaten dan kota,” ujar Akim.

Ketua Tim Panja Kurikulum 2013 Komisi X DPR RI, Utut Adianto menjelaskan pelaksanaan Kurikulum Baru direncanakan Juni mendatang. “Kami Komisi X konsen pada kesiapan guru, buku pegangan guru dan buku pegangan murid. Pertengahan minggu depan ambil keputusan, ada anggaran untuk buku yang belum disetujui,” ungkap Utut.

Cornelis MH, Gubernur Prov. Kalimantan Baratdidepan para Guru se-provinsi Kalbar mengusulkan, dalam Kurikulum SD dimasukan aspek berbangsa dan bernegara tentang Pancasila dan Kewarganegaraan, NKRI dan sebagainya sebagai pembelajaran khusus dari awal. Dan yang kedua sebagai masukan bahwa persyaratan sekolah jangan terlalu ketat misalnya ketika masuk SD harus dites membaca.

Pada standar SD baru diajarkan belajar membaca dan menulis. Saat di TK atau PAUD diajarkan bergaul, bermain dan berinteraksi dengan teman. Dan anak di kota biasanya diajar berinteraksi dengan teman di TK/PAUD sedangkan di kampung biasanya tidak dalam bentuk PAUD melainkan ke sawah, terjun ke sungai dan lain-lain. Selain itu anak tidak perlu dibebani untuk sepenuhnya belajar tapi perlu interaksi dengan masyarakat. (hr/mp), foto : hindra/parle/hr.