Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, saat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kota Bogor. Foto: Icha/vel

PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, menyoroti tingginya risiko bencana hidrometeorologi di Kota Bogor yang disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi. Husni menekankan pentingnya penyusunan strategi mitigasi berbasis penelitian mendalam untuk mengurangi dampak bencana tersebut.

“Di Kota Bogor, kita perlu melakukan penelitian mendalam. Jangan setiap kali terjadi longsor atau pergeseran tanah, kita hanya turun untuk memberikan bantuan. Pekerjaan seperti itu hanya akan mengulang pola yang sama. Penelitian yang mendalam harus dilakukan agar tingkat kerusakan dan kerugian akibat bencana alam dapat diminimalkan,” ujar Husni dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kota Bogor, Rabu (20/11/2024).

Politisi dari Fraksi Gerindra ini juga mengapresiasi kerja sama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor. Menurut Husni, kedua lembaga tersebut telah menunjukkan respons yang cepat dalam menangani bencana di wilayah tersebut.

“Kerja sama antara BNPB dan BPBD sudah sangat baik. Setiap ada kejadian bencana, BNPB langsung menyalurkan bantuan. Contohnya saat terjadi longsor, BNPB membangun rumah bagi korban longsor di Kota Bogor,” jelas Husni.

Meskipun demikian, Husni menekankan bahwa BPBD di wilayah-wilayah rawan bencana lainnya juga harus memperkuat koordinasi dengan BNPB, terutama mengingat saat ini telah memasuki musim penghujan yang berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.

“BNPB telah bergerak cepat dalam menangani bencana. Namun, perlu diingat, faktor penyebab kerusakan tidak hanya berasal dari alam, tetapi juga dari aktivitas manusia. Oleh karena itu, masyarakat juga harus lebih patuh dalam menjalankan mitigasi bencana,” tegas Husni.

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat terus meningkatkan upaya mitigasi bencana, termasuk melalui edukasi masyarakat, pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana, serta penerapan kebijakan yang berbasis data dan riset. (ica/aha)