Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, saat bertukar cenderamata pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Bandar Lampung. Foto: Yasmin/vel

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyoroti bahwa upaya memperkuat standarisasi produk dapat mendorong industri kecil dan menengah (IKM) di daerah untuk memperluas pasar produk yang mereka hasilkan.

Chusnunia Chalim menjelaskan bahwa potensi IKM di Lampung sangat besar, tidak hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar internasional. "Peluang-peluang dari IKM ini sangat banyak, termasuk dengan bangkitnya sektor pariwisata pasca-pandemi dan peluang untuk menembus pasar global. Namun, untuk mencapai itu semua, kita harus memaksimalkan potensi IKM, termasuk standarisasi produk," ungkap Chusnunia usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Bandar Lampung, Kamis (21/11/2024).

Selain itu, politisi Fraksi PKB ini juga mencermati pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan IKM, terutama dalam hal kemudahan perizinan dan standarisasi produk. "Peran pemerintah daerah sangat signifikan untuk mendukung IKM agar bisa berproduksi maksimal. Misalnya, dalam hal kemudahan perizinan, standar halal, kebersihan, dan lainnya. Tanpa dukungan administrasi yang baik, banyak IKM yang kesulitan," jelasnya.

Namun, Chusnunia juga mengakui adanya tantangan besar bagi IKM di Indonesia, terutama dalam hal pengemasan dan limbah produksi. "Tantangan terbesar bagi IKM di seluruh Indonesia adalah pengemasan. Meskipun produk sudah ramah lingkungan dan sehat, masalah pengemasan masih menjadi kendala besar. Begitu juga dengan pengolahan limbah yang kadang masih belum dikelola dengan baik," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Chusnunia melihat bahwa sebagian besar IKM di Lampung, seperti yang dilakukan oleh Shamiya, salah satu IKM bidang pangan beku, sudah menjaga kualitas bahan baku dan proses produksi dengan baik. Namun, tantangan seperti permodalan, administrasi, dan keberlanjutan produksi tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Secara umum, Shamiya tidak menghadapi masalah permodalan. Namun, bagi IKM pada umumnya, masalah permodalan masih menjadi hambatan besar. Selain itu, administrasi dan perizinan juga perlu dibenahi untuk memperlancar proses produksi dan pemasaran," tambah Chusnunia.

Menurutnya, pengembangan IKM di Indonesia juga harus diiringi dengan inovasi dalam pengemasan yang ramah lingkungan dan biaya yang terjangkau, serta perhatian pada keberlanjutan bahan baku yang sering dipengaruhi oleh faktor musim. "Keberlanjutan produk IKM sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku yang terjamin, serta komitmen dari pelaku IKM untuk terus berproduksi secara konsisten," pungkasnya.

Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas dan daya saing IKM di Provinsi Lampung serta memberikan masukan konstruktif bagi kebijakan yang mendukung sektor IKM di tingkat nasional. (ysm/aha)