Parlemen Harus Jaga Keseimbangan Antara Inovasi Teknologi dan Nilai Kemanusiaan

24-11-2024 / B.K.S.A.P.
Anggota BKSAP DPR RI, Amelia Anggraini (kanan), saat mengikuti pertemuan pada Sidang Pleno ke-11 International Parliament for Tolerance and Peace (IPTP), di Phnom Penh. Foto: Ist/vel

PARLEMENTARIA, Phnom Penh – Anggota BKSAP DPR RI, Amelia Anggraini, menyoroti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, khususnya terkait teknologi Kecerdasan Buatan (AI), dalam sesi Science, Technology, and Innovation Committee pada Sidang Pleno ke-11 International Parliament for Tolerance and Peace (IPTP).

 

Amelia menyampaikan bahwa kehadiran inovasi baru, termasuk AI, merupakan bagian tak terpisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap kemajuan teknologi membawa manfaat sekaligus potensi tantangan yang harus dikelola dengan bijak.

 

“Kecerdasan Buatan (AI) telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan ahli karena potensinya mengubah struktur industri, ekonomi, dan masyarakat. Salah satu pertanyaan penting adalah sejauh mana manusia akan mengandalkan AI untuk pengambilan keputusan. Selain itu, ada risiko kesenjangan digital yang semakin melebar antara kelompok yang memiliki akses terhadap teknologi ini dengan mereka yang tidak memiliki akses atau aksesnya sangat terbatas,” ujarnya di Phnom Penh, Minggu (24/11/2024).

 

Amelia menekankan perlunya parlemen mengambil langkah kolektif dalam menyusun kerangka kebijakan yang menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan.

 

“Parlemen memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab dan tidak menciptakan ketimpangan sosial baru. Pengawasan terhadap penggunaan AI di berbagai sektor sangat penting untuk mencegah munculnya kelompok masyarakat rentan yang terdampak negatif oleh perkembangan teknologi yang begitu pesat,” jelas Amelia.

 

Amelia juga menyerukan kerja sama global untuk mengembangkan regulasi yang seimbang, yang tidak hanya mendorong inovasi teknologi tetapi juga memastikan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. (ksap/aha)

BERITA TERKAIT
DPR Bahas Hubungan Bilateral dan Peran RI di BRICS Plus dengan Rusia
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Gennadievich...
BKSAP Bahas Kerja Sama Energi Terbarukan dan Pendidikan dengan Singapura
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyambut baik kedatangan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok...
Ravindra Hartarto Jelaskan Potensi Kerja Sama GKSB dengan 102 Negara
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Hartarto, meyakini bahwa Indonesia dapat mempelajari...
Keberhasilan GKSB Bergantung pada Dukungan Diplomatik
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa pembentukan Grup Kerja Sama...