Anggota Komisi VI DPR RI, Iskandar saat Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta sub-holding di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). Foto : Farhan/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta sub-holding di DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). Pada kesempatan tersebut, permasalahan distribusi pupuk subsidi menjadi pembicaraan hangat di ruang rapat.

Anggota Komisi VI DPR RI, Iskandar menekankan pentingnya menjaga ketersediaan pupuk subsidi di masyarakat serta kemudahan dalam mendapatkannya. Terkait ketersediaan, ia mengingatkan bahwa adanya pergeseran musim tanam yang sayangnya ini seringkali tidak dibarengi dengan adaptasi waktu produksi pupuk.

“Musim kita berubah-ubah, musim tanam pun berubah-ubah kebutuhan pupuk pun berubah-ubah maka terjadi selisih dari yang dibutuhkan masyarakat, petani dan pupuk di tengah masyarakat. Ini kadang kala tidak klop,” ujarnya.

Dari segi akses, politisi Fraksi PAN ini menyoroti rantai distribusi yang masih dinilai terlalu panjang hingga pupuk bisa diterima oleh agen. Meski begitu, ia juga mengapresiasi upaya PT PI yang telah berupaya memberikan kemudahan kepada para petani.

Disebutkan, petani bisa mendapatkan pupuk subsidi dengan hanya membawa KTP yang telah terdaftar di aplikasi iPubers. Sayangnya, penggunaan aplikasi ini tidak optimal, yang disebabkan karena beberapa hal. Seperti, penggunaan internet yang belum merata, jaringan yang belum stabil, dan masih banyak petani yang belum melek teknologi.

“Masih banyak daerah kita yang masih belum terjangkau internet dan masih banyak petani kita yang tidak mengerti yang namanya itu HP Android. Bagaimana mereka untuk mengakses untuk masuk di iPubers untuk mendapatkan akses untuk mendapatkan pupuk tersebut?” lanjutnya.

Poin terakhir yang menjadi catatannya adalah kepastian ketersediaan pupuk subsidi. Jika sebelumnya menyinggung ketersediaan jenis pupuk sesuai dengan musim tanam. Ia juga meminta adanya kuota pupuk subsidi yang mencukupi sehingga petani bisa mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau.

“Masalah ketiga pupuk harus terjangkau oleh masyarakat. Jangan sampai nanti yang beredar adalah pupuk komersil dan bukan pupuk subsidi,” lanjutnya.

Dalam rapat tersebut, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menyebutkan bahwa realisasi penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) telah mencapai 6,7 juta ton pada 30 November 2024. Adapun total kontrak penyaluran pupuk dengan pemerintah sebesar 7,54 juta ton.

Dilansir dari berbagai sumber, kuota pupuk subsidi pada tahun 2024 mencapai 9,55 juta. Jumlah ini meningkat dari yang sebelumnya direncanakan hanya 4,7 juta ton. (uc/rdn)