Andre Rosiade Duga Ada Permaninan dalam Layanan Alokasi Tanah BP Batam

03-12-2024 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, saat memimpin RDP Komisi VI dengan Sekretaris Menko Perekonomian dan Kepala BP Batam di Gedung DPR, Jakarta. Foto: Geraldi/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengungkapkan, diduga ada 14 izin baru alokasi tanah yang terbit saat moratorium berlaku sebagaimana termuat dalam laman lms.bpbatam.go.id. Karena itu, ia meminta penjelasan soal dugaan bahwa adanya permainan oknum dalam buka-tutup layanan alokasi tanah di BP Batam.

 

“Jadi yang kita dapatkan data, tanggal 25 September itu ada moratorium. Namun 4 Oktober, tadi tuh, Pak Susiwijono ini sebagai Sesmenko (Perekonomian) memanggil bapak ini tanggal 4 Oktober, Kepala BP Batam dan anggota untuk membuka moratorium,” terangnya dalam RDP Komisi VI dengan Sekretaris Menko Perekonomian dan Kepala BP Batam di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12/2024).

 

Andre menduga adanya peran oknum dalam buka-tutup moratorium alokasi lahan BP Batam. “Bapak kan habis masa jabatan, diperpanjang, rencana dimoratorium, lalu dibuka sebentar oleh siapa namanya, Susiwijono ini. Makanya saya minta pimpinan, Sesmenko Perekonomian itu kita undung ke sini,” ucap Andre.

 

Karena tak mendapat jawaban diharapkan dari Plh Kepala BP Batam saat itu, akhirnya RDP Komisi VI yang dipimpin Eko Hendro Purnomo itu ditunda dengan catatan harus dihadiri Kepala BP Batam Muhammad Rudi dan Susiwijono Moegiarso. (tn/rdn)

BERITA TERKAIT
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...
Mufti Anam Minta Pemerintah Perkuat Koperasi Agar Rakyat Tak Terjerat Pinjol
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding (piutang) pembiayaan industri pinjaman online berupa peer-to-peer (P2P) lending mencapai...