Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis menyatakan bahwa menurut Pasal 41 ayat 1 UU BI, yang bisa mengusulkan calon Gubernur Bank Indonesia itu hanya Presiden. Pada 22 Februari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan Agus Martowardojo (Menteri Keuangan) sebagai calon tunggal Gubernur BI untuk periode 2013-2018 menggantikan Darmin Nasution. Jabatan Darmin akan berakhir pada 22 Mei mendatang.

Pada rapat internal yang diselenggarakan beberapa waktu lalu, Komisi XI sudah meminta kepada Presiden untuk menambah calon Gubernur BI, karena menurut UU BI itu, hanya Presiden yang bisa menunjuk calon Gubernur BI. Dan sebagaimana diberitakan sebelumnya, Komisi XI juga sudah sepakat untuk melakukan fit & proper test pada Agus pada 25 Maret mendatang.

Dalam rangkaian menuju proses fit & proper test, Komisi XI perlu melakukan public hearing untuk mendengar masukan dari masyarakat maupun instansi terkait. Menyangkut dengan hal itu, Komisi XI mengundang jajaranPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),  dan Badan Intelijen Negara (BIN). Diagendakan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PPATK pada pukul 10.00 dan dengan BIN pada pukul 14.00.

“Kami ingin mendegar pandangan mereka mengenai bagaimana Agus Martowardojo ini, sebelum kami melakukan fit and proper test. Kami undang Kepala PPATK Muhammad Yusuf dan jajaran. Nantinya kami juga mengundang pakar ekonomi ataupun pihak lain,” ujar Harry ketika ditemui tim Parle sebelum RDP dengan PPATK di Gedung Nusantara I, Rabu (13/3).

Harry juga menyatakan sampai saat ini belum menerima tambahan nama calon dari Presiden. Sehingga agenda untuk melakukan fit & proper test kepada Agus tetap pada 25 Maret, dan keesokan harinya akan dilakukan keputusan, apakah diterima atau ditolak.

Sampai berita ini diturunkan, RDP antara Komisi XI dengan PPATK masih berjalan dan tertutup untuk umum.

“Kami sih penginnya terbuka untuk umum, tapi permintaan dari PPATK tertutup saja. Soal apa-apanya, biar nanti kami yang bicara ke media,” kelakar Harry di depan wartawan. (sf)