Kemenag Punya Tanah di Saudi, Komisi VIII Minta Dibangun RS untuk Jemaah Haji Indonesia

05-01-2025 / KOMISI VIII
Ketua Panja Biaya Haji 2025 Abdul Wachid, saat memimpin rapat Panja Biaya Haji bersama Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (3/1/2024). Foto: Farhan/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji 2025 memperoleh informasi bahwa Kementerian Agama (Kemenag) memiliki tanah berlokasi di Jeddah, Arab Saudi. Karena itu, Ketua Panja Biaya Haji 2025 Abdul Wachid meminta agar tanah tersebut dapat digunakan untuk membangun rumah sakit di Arab Saudi yang dapat dimanfaatkan oleh jemaah haji asal Indonesia.

 

"Saya dengar ini dari Kementerian Agama mempunyai tanah yang ada di Jeddah. Tanah itu untuk apa Pak? Itu mendingan tanah itu dijual Pak untuk dibelikan lagi di sana untuk rumah sakit aja itu," kata Wachid dalam rapat Panja Biaya Haji bersama Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (3/1/2024).

 

Selain memanfaatkan tanah yang ada, Wachid menyampaikan pembangunan rumah sakit itu juga bisa dibantu dari dana nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

 

Pembangunan rumah sakit Indonesia di Arab Saudi itu bernilai penting bagi jemaah haji Indonesia karena selama ini mereka merasa kurang nyaman apabila harus dirawat di rumah sakit dari Arab Saudi.

 

"Atau kalau beli enggak bisa, kontrak berapa tahun gitu, dibangun sekalian itu. Mendingan itu, dan nanti, kita ada BPKH nilai manfaat bisa kita membangun untuk tiap tahun berapa, tiap tahun berapa, sambil nanti kita anggaran ke Kemenkes. Ini penting untuk umrah dan haji," ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

 

Menurutnya, pembangunan rumah sakit Indonesia di Arab Saudi itu bernilai penting bagi jemaah haji Indonesia karena selama ini mereka merasa kurang nyaman apabila harus dirawat di rumah sakit dari Arab Saudi. Ketidaknyamanan itu muncul di antaranya karena kesulitan berkomunikasi dengan petugas RS di Saudi.

 

"Karena terus terang, orang sakit itu tidak hanya obat ya, tidak hanya rumah sakitnya sendiri, pelayanan itu penting, tidak bisa komunikasi juga jemaah. Makanya, jamaah rata-rata yang sakit ditaruh di rumah sakit itu enggak mau. Tidak maunya kenapa? Ya bahasa Tarzan. Mereka itu enggak ngerti. Kalau kita punya rumah sakit sendiri, yang medisnya tenaga kita, perawatnya tenaga kita, semua tenaga kita, nyaman," kata dia menjelaskan.

 

Pada Haji 2025, keberangkatan kelompok terbang (kloter) pertama jamaah calon haji Indonesia direncanakan berlangsung pada 2 hingga 16 Mei 2025. Sementara itu, keberangkatan gelombang terakhir jamaah Indonesia menuju tanah suci tanggal 31 Mei 2025. Adapun puncak ibadah haji mulai digelar 5 Juni 2025. (rdn)

BERITA TERKAIT
Marwan Dasopang: Anggaran Visa Haji Dobel Harus Diusut Secara Hukum
09-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Dasopang, mengungkapkan bahwa salah satu...
Komisi VIII: Prabowo Belum Puas Penurunan Biaya Haji 2025, Harapkan Lebih Rendah Tahun Depan
08-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan bahwa Presiden Prabowo belum puas dengan capaian penurunan Biaya...
DPR Ajukan Permohonan ke Prabowo: Lobi Pemerintah Saudi Tambahkan Kuota Haji
08-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Sejumlah Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang tergabung dalam Panja Biaya Haji 2025 mengunjungi Istana...
Optimalisasi Pelayanan, Komisi VIII Laporkan Hasil Panja Biaya Haji 2025 kepada Wakil Ketua DPR
07-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Panja Biaya Haji 2025 Komisi VIII DPR RI menyampaikan laporan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco...