Anggota BKSAP DPR RI, Amelia Anggraini menerima delegasi dari National Democratic Institute (NDI) dalam sebuah pertemuan resmi di Ruang Pimpinan BKSAP, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/1/2025). Foto : Runi/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima delegasi dari National Democratic Institute (NDI) dalam sebuah pertemuan resmi di Ruang Pimpinan BKSAP, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/1/2025). Pertemuan ini membahas pentingnya digitalisasi dan Artificial Intelligence (AI) dalam mendukung pengembangan Open Parliament.

Anggota BKSAP DPR RI, Amelia Anggraini, yang menerima langsung delegasi NDI, menjelaskan bahwa lembaga think tank tersebut berperan penting dalam mendukung parlemen dan kongres di Amerika Serikat, serta memiliki perhatian besar terhadap berbagai isu global.

“NDI ini semacam lembaga think tank oleh Kongres dan Parlemen di AS. Mereka tidak hanya fokus pada isu Open Parliament, digitalisasi, dan AI, tetapi juga memiliki perhatian terhadap hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, perubahan iklim, dan kesetaraan gender,” ujar Amelia dalam wawancara usai pertemuan.

Ia menambahkan bahwa pengembangan Open Parliament melalui digitalisasi dan AI diharapkan mampu meningkatkan integrasi antara anggota DPR dengan staf pendukung, serta antara anggota DPR dengan konstituen dan publik.

“Ini sangat baik untuk mengembangkan sistem Open Parliament dan digitalisasi parlemen kita. Namun, tentu hal ini perlu dibahas lebih lanjut dengan pimpinan dan Sekretariat DPR, karena menyangkut sistem pendukung di lembaga DPR ini,” kata legislator Fraksi Partai Nasdem tersebut.

Amelia juga mengungkapkan bahwa salah satu poin menarik dalam pertemuan ini adalah berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai sistem yang telah diterapkan oleh NDI di parlemen AS untuk menyampaikan informasi kepada publik tentang kinerja para anggota parlemen.

“Yang menjadi ketertarikan NDI adalah karena Indonesia merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang telah mengimplementasikan Open Parliament. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas parlemen,” pungkas Amelia, yang juga merupakan anggota Komisi I DPR RI.

Dengan dukungan teknologi digital dan AI, pengembangan Open Parliament di Indonesia diharapkan semakin memperkuat tata kelola parlemen yang terbuka, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan publik. (pun/aha)