KOMISI II TANYAKAN KEBERHASILAN PNPM GIANYAR DALAM MENGURANGI KEMISKINAN

21-07-2009 / KOMISI II
Komisi II DPR RI menanyakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar sejauhmana keberhasilan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dalam membantu mengurangi kemiskinan di daerah tersebut. Pertanyaan ini diajukan saat Komisi II melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Kamis (16/7) yang dipimpin Ignatius Mulyono (Fraksi Partai Demokrat). Anggota Komisi II DPR Andi Yuliani Paris (F-PAN) mengatakan, pada prinsipnya Komisi II mendukung kelanjutan program nasional tersebut. Hal ini dapat dilihat dari perjuangan Komisi II dalam meningkatkan anggaran PNPM-P, dimana pada tahun 2009 dianggarkan Rp 9,2 triliun, tahun 2010 menjadi Rp 10,5 triliun. “Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup tajam,” kata Andi. Jika sebelumnya PNPM-P belum menyentuh di seluruh kecamatan di Indonesia, dengan anggaran yang sebesar itu, Komisi II berharap PNPM-P dapat menyentuh sampai di seluruh kecamatan. Bupati Gianyar Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan, PNPM di daerahnya menunjukkan keberhasilan yang sangat baik. Menurut Oka, adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan itu sangat membantu masyarakat kecil dalam mengembangkan usahanya. Seperti pengusaha kecil di Pasar Sukawati yang termasuk di wilayah Kabupaten Gianyar, dana yang digulirkan untuk usaha kecil itu sebesar Rp 64 juta dan dapat menghasilkan Rp 651 juta. “Ini menunjukkan peningkatan yang luar biasa dari dana sebelumnya yang digulirkan,” kata Oka. Untuk itu, dia berharap program yang sangat baik ini tidak diputus dan dapat berkelanjutan terus. Menurutnya, program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin dalam mengangkat perekonomiannya. Karena rakyatlah yang membuat perencanaan, rakyatlah yang melaksanakan program itu sendiri dan rakyat juga yang melakukan pengendalian. Karena perencanaan dibuat oleh rakyat sendiri, maka perencanaan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Oka beranggapan, pola program yang diterapkan pemerintah ini cukup baik dalam ikut mengentaskan kemiskinan di berbagai daerah. Menurut Oka, program ini sangat menyentuh rakyat dan sangat dirasakan manfaatnya. Selain program ini juga sangat transparan pengelolaannya. Karena masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek dari program tersebut. Lebih jauh Oka menjelaskan, di wilayah Gianyar ada empat program PNPM yang dijalankan yaitu PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP), PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan dan PNPM Mandiri Program Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Mulai tahun 2003 sampai dengan 2005, yang mendapatkan alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui program pengembangan kecamatan adalah masyarakat di tujuh kecamatan yang terdiri atas 62 desa dan 7 kelurahan. Pada tahun 2006, pemerintah pusat hanya memberikan BLM kepada masyarakat di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Gianyar, Blahbatuh, Tegallalang dan Tampaksiring. Sedangkan untuk tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009, masyarakat kecamatan yang dialokasikan BLM di lima kecamatan yaitu kecamatan Gianyar, Tegallalang, Payangan, Sukawati dan Tampaksiring yang terdiri atas 53 desa/kelurahan. Oka menambahkan, dari hasil evaluasi yang dilakukan selama ini, kendala yang dihadapi terhadap program ini adalah mengenai pengendalian pengelolaan dana bergulir. Dalam hal ini Pemda telah melakukan langkah-langkah guna mengatasi kendala tersebut yaitu dengan memberdayakan kelembagaan yang sudah ada di masyarakat seperti Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dengan kelembagaan yang dimiliki seperti Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Verifikasi dan lain-lain. Selain itu, juga melakukan penataan administrasi dan keuangan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Dalam hal ini UPK harus membuat perencanaan keuangan setiap tahun. (tt)
BERITA TERKAIT
Edi Oloan Dorong ATR/BPN Tingkatkan Respons Terhadap Sengketa Tanah
31-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron...
Komisi II Minta Kementerian ATR Segera Selesaikan Masalah Sertifikat dan Konflik Agraria
30-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron...
Ketua Komisi II Minta Transparansi Sertifikat Pagar Laut Tangerang
30-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi bahwa Kejaksaan Agung mulai...
LEMTARI dan MKMTI Laporkan Mafia Tanah, Komisi II Minta ATR/BPN Segera Bertindak
23-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mendengarkan pengaduan masyarakat terkait permasalahan pertanahan dari...