Sebanyak 12 Anggota Komisi I DPR RI didampingi 3 Sekretariat Jenderal DPR RI serta 6 Penghubung Departemen meninjau tiga Pos Lintas Batas (PLB) di Prop. Kalimantan Barat yang dimulai dari PLB di Aruk, Kabupaten Sambas. ”Kita hari ini, akan melakukan perjalanan melalui darat ke Aruk untuk melihat secara langsung kondisi Pos Lintas Batas dilapangan, ” kata Ketua Tim Komisi I DPR RI Theo L. Sambuaga dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar. Selasa (14/07). Pemerintah Prop. Kalimantan Barat menaruh rasa kecewa, pasalnya hingga puluhan kali perwakilan dari Pemerintah Pusat datang ke Kalbar namun sampai sekarang persoalan perbatasan di Kalbar tetap sama. Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Kalbar Cristiandy Sanjaya. Dalam kunjungannya Tim Komisi I DPR RI didampingi Bupati Sambas Burhanuddin Arasyid, pejabat Pemkab dan Muspida Sambas serta jajaran Kodam IV Tanjungpura. Ia mengatakan, tujuan kunjungan kerja Komisi I DPR RI yaitu ke tiga PLB di Aruk Kabupaten sambas, Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, Jasa Kabupaten Sintang dan juga akan meresmikan RRI diperbatasan sekaligus meninjau Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) di Entikong. Karena itu, kata Theo, Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke tiga kawasan yang akan dijadikan PLB tersebut, untuk menyerap aspirasi masyarakat dikawasan perbatasan agar mengetahui apa-apa saja yang menjadi kendala peresmian. ”Padahal Indonesia sudah siap membuka tiga PLB itu, dari segi pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, ” katanya. Sebelumnya, Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Khusus Perbatasan (BP2KKP) Kalimantan Barat yang sekarang berubah menjadi Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama telah mengajukan tiga Perpres kepada Pemerintah Pusat. Tetapi hingga kini Perpres itu belum disahkan, yaitu Perpres mengenai Badan Percepatan Pengembangan Kawasan Perbatasan Antarnegara, Perpres Rencana Tata Ruang (RTR) dan RTR Kasaba (Kalimantan, Sarawak dan Sabah). Anggota Komisi I DPR RI Sabam Sirait, menyarankan agar Pemprop. Kalbar mengalokasikan dana khusus untuk membiayai program pembangunan di perbatasan. Menurutnya, dana tersebut bisa bersumber dari bagi hasil pusat dengan daerah yang prensentasenya dirundingkan bersama. ”Mesti daerah menyiapkan anggaran khusus untuk perbatasan. Tak perlu menuntut otonomi khusus. Memang saya nilai, pemerintah pusat masih kurang perhatian terhadap perbatasan.” Theo menambahkan, setelah melakukan kunjungan kerja tersebut pihaknya akan membawa permasalahan yang ditemukan dilapangan untuk dibahas pada Persidangan IV Tahun Sidang 2008-2009 mendatang. Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Theo L. Sambuaga diwilayah perbatasan Entikong meresmikan siaran Radio Republik Indonesia (RRI). ”Bagi kami, ini merupakan terobosan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan memelihara persatuan serta citra nusantara di Wilayah perbatasan, ” Kata Theo ketika meresmikan siaran Radio Republik Indonesia (RRI) daerah perbatasan. Rabu (15/07). Theo juga mengatakan, salah satu fokus kehadiran Radio daerah Perbatasan itu ialah memberdayakan masyarakat di sekitarnya agar semakin maju sekaligus tangguh menjadi benteng nusantara maupun etalase republik dalam pergaulan antarbangsa. ”Mari kita semua rakyat diperbatasan terus memelihara persatuan dan kesatuan serta menghargai pluralitas sebagai salah satu citra bangsa sekaligus kekuatan menentang berbagai intervensi asing,” tandasnya dalam acara siaran langsung oleh RRI. Stasiun Produksi RRI Entikong di kawasan Pos Pemeriksaan Lintas batas (PPLB) ini, menurutnya, dapaat menjadi ’sabuk pengaman’ informasi bagi penguatan kedaulatan bangsa. Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI, Parni Hadi mengatakan dengan diresmikannya ”Siaran RRI Daerah Perbatasan”, meskipun kecil di mata, tetapi dapat memperkuat kedaulan NKRI. Kedepan target kita akan melakukan siaran di sepanjang perbatasan Indonesia (Kalbar) – Malaysia Timur (Sarawak), dan di lima perbatasan, yaitu Pos Lintas Batas Aruk (Kab. Sambas), Jagoi Babang (Kab Bengkayang), Entikong Kab. Sanggau), Badau (Kab. Kapuas Hulu), PLB Jasa (Kab. Sintang). Ia mengatakan, dengan diresmikannya Radio Perbatasan, merupakan bentuk RRI peduli dan melayani informasi, hiburan, pendidikan, kesehatan serta pelestarian budaya sebagai pemersatu bangsa. ”Dari sinilah akan terpancar informasi ke semua kawasan perbatasan dan seluruh Nusantara, bahkan keseluruh dunia,” katanya. Stasiun RRI Daerah Perbatasan ini dipancarkan melalui gelombang FM3 KW dengan radius siaran 40 Km. (hindra).