Ratifikasi Konvensi Rotterdam Landasan Hukum Awasi Perdagangan B3

15-03-2013 / KOMISI VII

Komisi VII DPR RI siap membahas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam yang memuat prosedur persetujuan atas dasar informasi awal untuk bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu dalam perdagangan internasional.

Hal ini disampaikan Ketua Tim Kunjungan Lapangan (Kunlap) Komisi VII Effendi Simbolon dalam sambutannya pada pertemuan dengan jajaran pimpinan PT Musim Mas salah satu perusahaan yang mengimpor Bahan Beracun Berbahaya (B3) di Medan, Sumut, Kamis (14/3/13).

"Presiden RI telah mengajukan Rancangan UU tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan upaya tanggung jawab bersama dan kerjasama para pihak dalam perdagangan Internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu untuk melindungi kesehatan manusia dan lingungan hidup serta menunjang penggunaannya yang berwawasan lingkungan," paparnya.

Dalam kesempatan kunlap ke PT. Musim Mas menurutnya diharapkan dapat dihimpun masukan terkait proses impor bahan B3 dari sejumlah negara yang telah dilakukan selama ini serta proyeksi kondisi yang akan dihadapi apabila Konvensi Rotterdam diratifikasi menjadi undang-undang.

PT. Musim Mas tercatat mengimpor B3 untuk keperluan industri mereka, diantaranya industri minyak kelapa sawit, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian bahan farmasi dan produksi bio disel. (iky)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...