Industri Dukung Konvensi Rotterdam

18-03-2013 / KOMISI VII

Pelaku industri menyatakan akan mendukung upaya  DPR dan Pemerintah meratifikasi Konvensi Rotterdam dalam Undang-Undang. Walaupun  nantinya beberapa bahan baku kimia berbahaya untuk industri akan dilarang penggunaannya.  

Hal tersebut disampaikan Chemical Storage PT. Japan Medical Supply, Asep Simpena saat menerima Tim Kunjungan Lapangan Komisi VII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII, Achmad Farial di Batam, Kamis (14/3)

"Kami dari industri mendukung peraturan itu. Tidak keberatan.  Jika bahan kimia itu dilarang, industri akan mencari bahan lain sebagai penggantinya,” kata Asep.

 Menurut dia, pelarangan penggunaan zat kimia tertentu tidak mengganggu jalannya industri, karena bahan itu hanya digunakan sebagai bahan komplementer

Dia mencontohkan, saat ini PT. JMS Batam sebagai industri manufaktur alat kesehatan  masih menggunakan bahan baku kimia B3 HCFC dan freon. Padahal menurut konvensi bahan kimia tersebut dapat merusak ozon, dan saat ini di dunia hanya dua negara yang boleh memproduksi dua bahan tersebut, yakni China dan dan India.

Contoh lainnya HCFC 141B, perusahaannya sudah bisa melakukan substitusi  penggunaan bahan baku kimia HCFC tersebut ke silicon.  "Penggunaan HCFC sendiri saat ini  sudah bisa ditekan hingga berkurang  90 persen," imbuhnya.  

Dia mengatakan penerapan RUU Pengesahan Konvensi Rotterdam diyakini tidak akan memberatkan perusahaan. Sejumlah perusahaan sudah melakukan pengembangan bahan baku pengganti untuk mengikuti konvensi yang ada.

Bahkan, PT JMS juga tidak mengkhawatirkan pelarangan pemasukan bahan baku Dichloretane dan Cycloheanone yang termasuk dalam salah satu bahan baku kimia B3 perusahaan asal Jepang tersebut.

“Tidak masalah buat perusahaan, kami sudah punya developing enggineering untk mengganti bahan baku. Kami akan mendukung aturan ini dengan cara mencari pengganti,” paparnya. (sc)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...