Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mahfudz Siddiq mengharapkan Provinsi Bali dapat menjadi pilot project penyelesaian administrasi kependudukan (Adminduk) di daerahnya. Menurut Mahfudz, Bali dengan segala kekhususannya dan soliditas pemerintahannya baik di provinsi maupun di kabupaten/kota sangat mungkin jika sistim administrasi kependudukan itu bisa diselesaikan lebih cepat ketimbang jadwal yang dimiliki oleh Departemen Dalam Negeri. Demikian dikatakannya saat Komisi II melakukan pertemuan dengan Gubernur Bali dan jajarannya, Rabu (15/7) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Sayuti Asyathri (F-PAN) yang diikuti 14 anggota lainnya. Mahfudz mengatakan, seharusnya Adminduk ini dapat diselesaikan tahun 2008 atau sebelum Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) berlangsung. Karena adminduk inilah yang akan dijadikan basis data pileg dan pilpres 2009. Namun, karena intinya adminduk itu belum selesai, maka buntutnya panjang hingga terjadi kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Karena itu dia berharap, apabila di tingkat pusat masih banyak kendala yang dihadapi, alangkah baiknya level propinsi dapat memprakarsai menyelesaikan terlebih dulu sistem administrasi kependudukan ini. Hal yang sama dikatakan Lena Maryana Mukti (F-PPP) bahwa DPT itu kisruhnya dimulai dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP 4) yang disusun oleh masing-masing dinas yang disampaikan ke provinsi. Karena DP 4 itu adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk menyusun dan disampaikan kepada KPU. Menurut Lena, di provinsi lain bahkan ada yang tidak mau repot-repot. Mereka membuat DP 4 hanya berdasarkan data BPS dan tidak turun dari pintu ke pintu serta mempertanggungjawabkan anggarannya secara fiktif. Akibatnya, kata Lena, DPS amburadul apalagi DPTnya jauh lebih amburadul. Dia sangat menyayangkan sekali seharusnya momen Pemilu ini diambil untuk menyelesaikan karut marutnya administrasi kependudukan yang pada satu titik nanti akan mengarah pada single identity number, satu penduduk hanya mempunyai satu kartu tanda penduduk dan kemanapun dia pergi tidak berubah nomornya. Sehingga ketika KPU melakukan pemutakhiran data, maka yang namanya pemutakhiran pemilih itu sudah otomatis dan komputerise. “Semestinya hal ini disadari bahwa saat inilah seharusnya dimulai penertiban administrasi kependudukan yang ada,” kata Lena. Menanggapi permasalahan Adminduk, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan, sistem adminduk didaerahnya sedang diproses menuju single identity number. Menurut Made, untuk program ini, provinsinya menjadi pilot project dari Depdagri. Bahkan, kata Made, di beberapa kabupaten juga sudah mulai menerapkan, tapi karena dulu sempat terputus sistem itu, akhirnya mereka mengembangkan masing-masing dengan sistem yang bermacam-macam sehingga tidak klop. Namun Made berharap, dalam waktu dekat sistem Adminduk di Provinsi Bali dapat segera diselesaikan. Sehingga apa yang menjadi harapan Komisi II DPR, Bali dapat menjadi pilot project yang dapat menyelesaikan lebih cepat dapat direalisasikan. (tt)