Dalam Rapat Paripurna DPR Selasa (2/4), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan temuan ketidakpatuhan senilai Rp 9,72 triliun dalam audit pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) di semester II tahun 2012.

"Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sebanyak 12.947 kasus, atau senilai Rp 9,72 triliun," lapor Ketua BPK Hadi Poernomo dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (2/4).

Dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada semester II tahun 2012, temuan itu mencakup pemeriksaan terhadap 709 objek, yang terdiri dari 154 objek pemeriksaan kinerja, 450 objek PDTT, dan 105 objek pemeriksaan keuangan. Dari hasil pemeriksaan itu, BPK menemukan sebanyak 3.990 kasus senilai Rp 5,83 triliun yang merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.

Sebanyak 4.815 kasus merupakan temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), temuan penyimpangan administrasi sebanyak 1.901 kasus, dan sebanyak 2.241 kasus senilai Rp 3,88 triliun merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefesienen, dan ketidakefektifan.

Hadi menegaskan, pihaknya meminta seluruh temuan itu mendapatkan perhatian pimpinan dan anggota DPR sebagai pemilik hak pengawasan kinerja Pemerintah.

"Temuan terus terus terjadi berulang setiap tahun. Sehingga jika kita tidak bersama-sama mendorong penyelesaian tindaklanjutnya dan mengulangi supaya tidak terulang, maka potensi terjadinya kerugian negara yang lebih besar dapat terjadi," kata Hadi. (sf)/foto:iwan armanias/parle.