Visi untuk meningkatkan keterwakilan dan keikutsertaan politik perempuan di Asia Tenggara menjadi tajuk utama dalam forum regional “Women Leadership Forum to Women Parliementarian in Promoting Women’s Representation in Southeast Asia” yang berlangsung di Bali, beberapa waktu yang lalu.

Forum ini dihadiri oleh 14 anggota parlemen perempuan dari Indonesia, Malaysia, Kamboja, Filipina dan Timor Leste, termasuk aktivis perempuan di parlemen, partai politik dan masyarakat sipil di Asia Tenggara. Forum yang diselenggarakan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI) ini juga diselenggarakan untuk memperingati Hari Perempuan Internasional.

“Kita tidak harus menjadi laki-laki untuk bisa memberikan pandangan mengenai persoalan tertentu. Kita bisa membawa perspektif kita sendiri dan memberikan warna pada setiap diskusi parlemen,” tandas Anggota Komisi I Nurul Arifin ketika diskusi berlangsung.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Anggota Komisi IX Tetty Kadi. Ia menekankan pentingnya undang-undang yang menjabarkan hak-hak perempuan dan memastikan bahwa tidak ada hambatan formal untuk partisipasi politik perempuan pada proses pemilihan umum. Termasuk pentingnya dukungan organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat keterwakilan politik perempuan dan penanganan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi perempuan.

Terkait dengan kesetaraan gender, Anggota Komisi VIII Sumarjati Arjoso menyatakan dalam melaksanakan tugas-tugas keparlemenan, anggota parlemen perempuan bukan hanya perlu menjaga kemitraan dengan anggota parlemen laki-laki, namun juga perlu untuk mengintegrasikan perspektif gender terutama dalam pembahasan terkait legislasi.

“Perempuan dapat menjelaskan mengenai konsep kesetaraan gender dan juga menunjukkan kualitas kepemimpinan perempuan, tantangan lain yang dihadapi oleh anggota parlemen perempuan adalah mencapai tujuan-tujuan Milennium Development Goals (MDGs) pasca 2015,” jelas Sumarjati.

Lebih lanjut, Perwakilan Anggota Parlemen dari Filipina, Emi G Calixto-Rubiano menyatakan anggota parlemen perempuan harus membangun dan memperkuat jejaring koalisi untuk kampanye-kampanye advokasi.

“Membangun jejaring dan koalisi organisasi yang terfokus dan memiliki pandangan yang sama dalam berbagai persoalan merupakan hal yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan upaya pencapaian keadilan dan reformasi social,” tambah Emi.

Isu lain yang menjadi pembahasan di forum ini adalah strategi inovatif untuk memenangkan pemilihan umum, praktik-praktik untuk menyuarakan agenda kebijakan di parlemen, dan strategi yang digunakan untuk membangun jaringan dukungan dan koalisi dalam memajukan masing-masing agenda kebijakan, serta kesamaan persoalan, kebutuhan dan tantangan yang perlu ditangani bersama. (sf), foto : doc/parle/hr.