Ujian Nasional (UN) 2013 di SMK Negeri 2 Batam dibuka oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Soerya Respationo didampingi Wakil Ketua Komisi X DPR RI Asman Abnur beserta tim Komisi X saat mengunjungi salah satu ruang ujian di SMK Negeri 2 Batam, Senin (15/4).

“Mudah-mudahan seluruh siswa-siswi di SMK Negeri 2 Batam ini lulus semua,” tutur Soerya sambil membuka amplop bahan-bahan UN 2013 yang disaksikan oleh Wakil Ketua Komisi X beserta tim Komisi X dan menunjukan bahan-bahan UN tersebut kepada wartawan.

“Alhamdulillah, pelaksanaan UN 2013 di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau umumnya dinyatakan tidak ada masalah,” kata Soerya.  

 Menurutnya, sejauh ini belum ada laporan kekurangan soal maupun siswa yang tidak bisa mengikuti UN di seluruh wilayah Kepri. UN tingkat SMA/SMK di Kepri diikuti 16.692 siswa yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Di Batam, UN diikuti 3.859 siswa SMA dan 3,283 siswa SMK, tambahnya.

“Adik-adik perlu diketahui, dalam pemilihan Gubernur Kepri yang akan datang, ini calon gubernurnya dan itu calon wakilnya,” cetus anggota Komisi X Djamal Aziz sambil menunjuk Soerya Respationo dan Asman Abnur. Mendengar ucapan Djamal yang diulang beberapa kali dihadapan siswa SMK Negeri 2 Batam, Soerya dan Asman hanya tersenyum.

Kesalahan Fatal

Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI Asman Abnur menilai penundaan Ujian Nasional (UN) 2013 pada 11 provinsi karena masalah teknis itu merupakan kesalahan fatal. “Ini bukti kesiapan pemerintah tidak ada,” kata Asman kepada tim Parle usai meninjau pelaksanaan UN 2013 di SMK Negeri 2 Batam dan SMA Negeri 3 Kota Batam, Senin (15/4).

Menurutnya, jika pemerintah benar-benar siap, tidak akan ada kendala hingga UN ini ditunda.

Saat ditanya bagaimana sikap DPR RI soal penghapusan UN. Asman dengan sigap menjawab, sekarang belum resmi. Yang jelas, lanjutnya, dengan gagalnya pelaksanaan UN 2013 ini nanti akan menjadi bahan Komisi X untuk menuntut pemerintah, apakah UN ini tidak dilaksanakan lagi atau bagaimana nanti kedepannya. “Mayoritas di DPR RI kayanya sudah sepakat tidak ada UN lagi,,” kata Asman sambil menambahkan suara DPR dominan tidak ingin ada UN lagi.

Terkait dengan masalah kekurangan guru di daerah-daerah terpencil, Asman menjelaskan masalah ini kendalanya sama juga dengan penempatan dokter. Guru-guru yang berkualitas banyak yang menolak ditempatkan di daerah-daerah terpencil, langkah terobosannya harus ada insentif khusus terhadap guru-guru itu. Insentif guru itu dananya bisa dari APBD, bisa juga dari APBN, tinggal memadukan saja.

Menurutnya, guru-guru tidak mau ke daerah terpencil karena sudah biasa di kota, kalau   disuruh ke daerah terpencil biasanya agak berat. “ Ini faktor situasional saja,” jelas politisi PAN ini.  

Kunjungan spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka meninjau pelaksanaan Ujian Nasional 2013 terdiri atas 10 orang dipimpin Asman Abnur dari sejumlah anggota lintas fraksi yakni Hartanto Edhie Wibowo, Anton Sukartono Suratto,  dan Albert Yaputra dari F-PD; Popong Otje Djundjunan dari F-PG; Itet Tridjajati Sumarijanto dan Puti Guntur Soekarno dari F-PDI Perjuangan; Herlini Amran dari F-PKS; Nuroji dari F- Partai Gerindra; dan Djamal Aziz dari F-Partai Hanura.(iw)/foto:iwan armanias/parle.